Tim Kuasa Hukum Paslon Bedas Optimis Gugatan Pemohon Pilkada 2020 Akan Ditolak

Editor Ketua Tim Advokasi Bedas (TAB) pasangan Dadang-Sahrul yang juga bagian tim kuasa hukum dalam sengketa pilkada di MK, Dadi Wardiman (kanan) dan Sekertaris Tim Advokasi Bedas, Firman Budiawan (kiri). /visi.news/Istimewa
Silahkan bagikan

VISI.NEWS – Mahkamah Konstitusi (MK) dalam lanjutan proses gugatan sengketa Pilkada Kabupaten Bandung Tahun 2020 dengan agenda sidang kesaksian saksi fakta, pendapat saksi ahli dan tambahan bukti yang telah di gelar pada minggu kemarin menuai tanggapan dari Tim Advokasi pasangan calon (Paslon) nomor urut 3 Dadang Supriatna dan Sahrul Gunawan (Bedas).

Dadi Wardiman selaku Ketua Tim Advokasi Bedas (TAB) pasangan Dadang-Sahrul yang juga sebagai bagian Tim Kuasa Hukum dalam sengketa pilkada di MK menuturkan bahwa sidang lanjutan sudah dapat memprediksi hasil akhirnya akan menggugurkan gugatan pihak pemohon.

“Sidang lanjutan di Mahkamah Konstitusi minggu kemarin semakin membuat kasus ini semakin jelas dan terang benderang, siapapun yang telah menonton sidang MK kemarin pastinya sudah dapat memprediksi hasil akhirnya yang akan menggugurkan gugatan pemohon, orang awam saja yang tidak faham hukum pun sudah tau akan seperti apa hasilnya,” ujarnya kepada wartawan VISI.NEWS dalam keterangan rilisnya , Senin (8/3/2021).

Dadi Wardiman menilai mulanya Hakim MK telah mengesampingkan syarat formil gugatan Pilkada, akan tetapi gugatan pemohon tidak dapat membuktikan dalil gugatan, terlebih saksi yang dihadirkan terlalu dipaksakan. Lanjut Dadi Wardiman, para saksi itu tidak memahami substansi sengketa Pilkada.

“Mestinya, perkara ini sudah diputus dismissal karena sudah tidak memenuhi ambang batas dan masa pendaftarannya sudah kadaluarsa. Dan saksi yang dihadirkan adalah mereka yang pernah melakukan laporan terjadinya dugaan pelanggaran Pilkada ke Bawaslu, namun Bawaslu menilai semua dugaan pelanggaran yang dilaporkan pihak pemohon tidak memenuhi unsur,” ujarnya.

“Silahkan cermati dalil dalam gugatan pemohon, kami kira gugatan pemohon terlalu ambisius namun tidak dapat membuktikan apa yang didalilkan. Apabila teman-teman juga membaca gugatannya pasti orang awam hukum akan langsung percaya karena gugatannya mendayu seakan mereka terdzolimi, namun sifat persidangan itu harus membuktikan apa yang didalilkan, nah dalam kasus ini pemohon tidak dapat membuktikan apa yang mereka dalilkan, sehingga kami menilai gugatannya tidak mendasar,” imbuhnya.

Baca Juga :  REFLEKSI | Maulid Nabi

Sedangkan menanggapi juru bicara pemohon yang mengatakan optimis akan memenangkan perselisihan sengketa pilkada di MK, serta menuduh KPU dan Bawaslu tidak netral, Dadi Wardiman menilai hal tersebut tidak benar, pihak pemohon terus membangun narasi sesat untuk menggiring opini public bahwa mereka kalah dengan cara di curangi yang pada akhirnya mereka ingin pemilukada di ulang tanpa mengikut sertakan pasangan Bedas.

“Tidak benar apa yang di katakan juru bicara pemohon, soal mereka menilai akan memenangkan sengketa di MK, itu mah hal biasa untuk menenangkan Tim nya saja, dan soal menuduh KPU dan Bawaslu tidak Netral juga hal biasa bagi yang kalah kan akan menuduh yang lain yang curang. Yang pada intinya pihak pemohon terus membangun narasi sesat untuk menggiring opini publik bahwa mereka kalah dengan cara di curangi yang pada akhirnya mereka ingin pemilukada diulang tanpa mengikut sertakan pasangan Bedas, dan saya kira publik sudah cerdas tidak akan termakan provokasi dan dapat menilai siapa yang benar,” ujarnya.

Senada dengan Dadi Wardiman, Firman Budiawan sebagai Sekertaris Tim Advokasi Bedas menjelaskan bahwa ada dua faktor dilanjutkannya persidangan perselisihan hasil pemilu di MK ialah ketidaktegasannya KPU dalam menentukan batas akhir pendaftaran sidang serta dalil dalam gugatan pemohon atas dugaan terjadinya money politik.

Akan tetapi, dalam persidangan kemarin dua hal tersebut dapat dipatahkan dengan saksi fakta yang dihadirkan, pendapat ahli, baik ahli dari KPU saudari Titi Anggraeni maupun ahli Ferri Kurnia.

“Itu pun dikuatkan dengan pernyataan Bawaslu dalam Persidangan yang mengatakan ada tiga laporan kepada paslon nomor 3 dan ketiganya sudah diputuskan tidak memenuhi unsur, sehingga membuat kasus ini sudah jelas dan terang menderang,” kata Firman Budiawan.

Baca Juga :  ‘I DO’, Komitmen Huawei Tingkatkan Inklusivitas Teknologi Digital di Indonesia

Firman Budiawan menambahkan kini masyarakat Kabupaten Bandung tidak perlu khawatir dengan hasil akhir yang nanti akan di putus MK, lantaran semua dalil pemohon dalam gugatan sudah dapat dipatahkan dalam persidangan kemarin, baik terkait waktu batas akhir penetapan hari pendaftaran maupun terkait dugaan money politik dalam Visi dan Misi sudah dapat dipatahkan.

“Jadi apabila ada pihak lain yang masih merasa benar dan masih menuduh Bedas curang itu tidak dapat dibuktikan dan sudah di jawab di persidangan, sehingga semua yang diberitakan itu tidak benar,” pungkasnya. @bud

M Purnama Alam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Next Post

Empat Copet Dibekuk Aparat Polresta Bandung

Sel Mar 9 , 2021
Silahkan bagikanVISI.NEWS – Masyarakat diminta waspada ketika naik angkutan kota (angkot). Pasalnya usai viral di media sosial tentang para pencopet yang berkeliaran di alun -alun Bandung, kini giliran di dalam angkot. Dengan gesitnya Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandung penangkapan komplotan copet yang selalu beraksi di dalam angkot tersebut. Adalah komplotan […]