VISI | Dia Lagi Dia Lagi ! DIA LAGI!

Oleh Drajat

INDONESIA adalah negeri yang penuh keindahan. Dari Sabang sampai Merauke, bentang alamnya memesona, suku dan budaya yang kaya, serta keragaman bahasa yang memikat. Namun, keindahan itu sering tertutup kabut masalah yang tak kunjung selesai. Negeri ini seakan tidak pernah sepi dari drama: korupsi, politik transaksional, hingga tata kelola pendidikan yang jauh dari kata profesional.

Ironisnya, di tengah semua persoalan itu, negeri ini tetap berdiri kokoh. Mungkin benar, Allah SWT masih sayang pada kita. Meski tidak jarang para pemimpinnya jauh dari amanah, rakyat tetap bisa bertahan.

Namun, mari kita jujur: sampai kapan bangsa ini akan dikelola oleh orang-orang yang “itu-itu saja”? Wajahnya boleh berbeda, jabatannya boleh ditukar, tetapi orangnya sama.
Fenomena “dia lagi, dia lagi” bukan hanya ada di pusat kekuasaan, tetapi juga merambah ke dunia pendidikan—sebuah sektor yang justru akan menentukan arah bangsa ke depan.

Kita sering dibuat muak melihat para koruptor melambaikan tangan dengan senyum lebar di depan kamera. Dari kasus recehan hingga triliunan, semua sama saja: mengambil uang rakyat tanpa malu. Lebih lucunya lagi, setelah keluar penjara, tidak sedikit dari mereka masih bisa berkecimpung lagi dalam politik dan kekuasaan.

Apakah bangsa ini kekurangan orang baik dan berkompeten? Tentu tidak. Tetapi sistem yang dikuasai segelintir elite membuat ruang bagi orang baru semakin sempit. Maka, yang terjadi adalah rotasi kursi kekuasaan: “dia lagi, dia lagi.”

Seharusnya pendidikan dikelola secara profesional, sebab maju mundurnya bangsa sangat ditentukan oleh kualitas pendidikannya. Namun kenyataannya, jabatan-jabatan penting di dunia pendidikan sering dijadikan ajang transaksi politik.

Kepala dinas pendidikan, sekretaris, kepala bidang, bahkan kepala sekolah, kerap bukan dipilih berdasarkan kapabilitas, melainkan kedekatan dengan pejabat daerah, keberpihakan politik, atau bahkan “amplop yang bertebal-tebal.”

Akibatnya, banyak jabatan strategis diisi oleh mereka yang tidak punya latar belakang pendidikan, apalagi pemahaman akademik yang memadai. Dunia pendidikan pun jalan di tempat. Kurikulum berganti, kebijakan berubah, tetapi kualitas tetap stagnan.

Sebuah pertanyaan mendasar: mengapa pendidikan, yang mestinya menjadi jantung peradaban bangsa, justru dikelola secara serampangan?

Dalam teori manajemen modern, sebuah organisasi hanya akan maju bila dijalankan oleh orang yang tepat di bidangnya. Analogi sederhana: apakah kita akan menyerahkan mesin pesawat kepada tukang ojek yang baru belajar mengemudi motor? Tentu tidak. Tetapi anehnya, di dunia pendidikan, hal seperti itu kerap terjadi.

Kepala dinas bisa berasal dari bidang pertanian, kepala bidang kurikulum bisa berlatar belakang hukum, kepala sekolah bisa dipilih karena kedekatan politik. Semua ini membuat pendidikan kehilangan arah, karena dikelola oleh orang yang tidak benar-benar memahami.

Fenomena pengisian jabatan dengan wajah-wajah lama yang tidak kompeten berdampak panjang: Stagnasi kebijakan; program yang dibuat hanya itu-itu saja, tidak ada inovasi. Pendidikan jadi alat politik; nggaran pendidikan lebih banyak dipakai untuk pencitraan atau kepentingan politik jangka pendek. Motivasi guru merosot; guru di lapangan merasa tidak diperhatikan, karena pimpinan mereka tidak memahami persoalan pendidikan secara nyata. Mutu pendidikan jalan di tempat; hasil survei internasional seperti PISA menunjukkan kualitas pendidikan Indonesia masih tertinggal jauh dibanding negara lain.

Jika fenomena ini terus berlangsung, jangan harap Indonesia Emas 2045 akan terwujud. Sudah saatnya negeri ini berani berubah. Jabatan dalam dunia pendidikan harus diisi oleh orang yang benar-benar memahami pendidikan, bukan sekadar bagi-bagi kursi politik.

Pemerintah perlu meniru model di beberapa negara maju, di mana jabatan strategis pendidikan dipegang oleh akademisi, peneliti, atau praktisi pendidikan berintegritas tinggi. Rekrutmen harus terbuka, transparan, dan berbasis meritokrasi, bukan transaksional.

Selain itu, pengelolaan pendidikan tidak boleh hanya tunduk pada kepentingan politik lokal. Pendidikan adalah soal peradaban bangsa, bukan sekadar proyek lima tahunan.
Fenomena “dia lagi, dia lagi” tidak boleh terus dibiarkan. Bangsa ini tidak kekurangan orang hebat, tetapi kekurangan kesempatan untuk orang-orang hebat itu tampil.
Dunia pendidikan terlalu berharga untuk diserahkan kepada orang yang hanya mengejar jabatan, bukan pengabdian. Sudah waktunya kita menuntut perubahan: menempatkan orang yang tepat di tempat yang tepat.

Jika kita masih membiarkan jabatan diisi oleh “dia lagi dia lagi” tanpa profesionalisme, maka jangan kaget bila pendidikan kita tetap berjalan di tempat. Dan ketika itu terjadi, generasi muda lah yang akan menjadi korban, serta masa depan Indonesia yang dipertaruhkan.**