Oleh Drajat

• Guru
• Doktor Ilmu Pendidikan
• Wasekjen Komnasdik
• Hipnoterapis
• Mindshaper Nusantara
• APKS PGRI Prov. Jabar

NEGERI ini sesungguhnya tidak kehabisan orang cerdas. Dari bangku sekolah hingga perguruan tinggi, dari desa hingga kota, kita menyimpan banyak potensi akal dan gagasan. Namun sayangnya, kecerdasan tidak selalu beriringan dengan kejujuran. Justru di titik inilah persoalan besar itu bermula. Orang pintar boleh banyak, tetapi orang jujur terasa semakin langka. Maka tidak mengherankan jika panggung kehidupan berbangsa dan bernegara kerap diisi oleh wajah-wajah yang jauh dari amanah—mereka yang dengan ringan menukar kepercayaan publik dengan kepentingan pribadi.

Ironisnya, ketika praktik korupsi terbongkar, sebagian dari mereka tampil tanpa rasa bersalah. Mengenakan rompi tahanan berwarna mencolok, tangan terborgol, namun wajah tetap tersenyum, bahkan melambaikan tangan ke kamera. Pemandangan ini seolah menjadi tontonan rutin. Bukan lagi sesuatu yang memalukan, melainkan seperti peran yang sudah dihafal. Bisa jadi, keberanian semu itu lahir karena keyakinan bahwa hukum di negeri ini masih sering tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Mereka merasa aman, atau setidaknya berharap akan aman, karena kekuasaan, jejaring, dan pengaruh masih bisa bekerja di balik layar.

Apa yang terjadi di ruang kekuasaan, cepat atau lambat, akan menetes ke ruang-ruang lain, termasuk dunia pendidikan. Ketika pemimpin tidak memberi teladan, jangan heran jika ketidakdisiplinan dianggap hal biasa. Terlambat masuk kelas, bolos mengajar, atau bekerja sekadar menggugurkan kewajiban, sering kali dianggap kesalahan kecil, bahkan dimaklumi. Padahal, sikap-sikap inilah yang perlahan merusak marwah profesi pendidik.

Perilaku semacam ini tidak lahir di ruang hampa. Lingkungan sangat berpengaruh, terlebih jika contoh buruk datang dari atas. Ketika pemimpin terbiasa mengabaikan etika, menghalalkan segala cara, atau bersikap sewenang-wenang, maka pesan yang ditangkap bawahan menjadi jelas: integritas bukan hal utama. Yang penting patuh, loyal, dan tahu diri.

Lebih berbahaya lagi, ketika setiap ucapan pemimpin dianggap sabda. Apa pun pendapatnya, meski keliru, harus dibenarkan. Siapa yang berani berbeda, siap menerima konsekuensi. Dalam kondisi seperti ini, nalar kritis mati perlahan. Kejujuran menjadi barang mahal, karena berkata benar justru berisiko.

Tidak dapat dimungkiri, sebagian pemimpin hari ini lahir bukan karena kapasitas, melainkan karena koneksi. Nepotisme, kedekatan keluarga, kesamaan kelompok atau partai, balas budi, bahkan kekuatan finansial, menjadi jalan pintas menuju jabatan. Proses yang semestinya menjaring yang terbaik, berubah menjadi sekadar formalitas.
Akibatnya, jabatan yang seharusnya diemban dengan kebijaksanaan justru diperlakukan sebagai panggung pemujaan diri. Pemimpin ingin terus disanjung. Wajahnya terpampang di mana-mana, fotonya memenuhi ruang publik, suaranya dianggap kebenaran mutlak. Ke mana pun ia melangkah, rombongan harus mengikuti. Apa pun yang ia unggah di media sosial, bawahan merasa wajib memberi tanda suka, seolah itu bagian dari loyalitas.

Di titik inilah kultus terhadap pemimpin mulai tumbuh. Bukan lagi dihormati karena keteladanan, melainkan ditakuti karena kuasa. Bukan diikuti karena kebijaksanaan, melainkan karena jabatan.

Bahaya Kultus dalam Pendidikan

Kondisi ini menjadi jauh lebih mengkhawatirkan ketika terjadi di dunia pendidikan. Pemimpin pendidikan sejatinya adalah penjaga nilai. Ia tidak hanya mengelola sistem, tetapi juga menjadi cermin adab dan akhlak. Setiap tutur katanya, setiap kebijakannya, akan menjadi rujukan moral bagi guru dan peserta didik.
Ketika pemimpin pendidikan berbicara tanpa kehati-hatian, menyampaikan pernyataan keliru, atau memberi contoh buruk, dampaknya tidak sederhana. Ia merusak fondasi karakter. Pendidikan kehilangan ruhnya, berubah menjadi rutinitas administratif tanpa nilai.

Pemimpin pendidikan seharusnya paling sadar bahwa kuasa bukan untuk dipertontonkan, melainkan untuk melayani. Bahwa jabatan bukan untuk disanjung, melainkan untuk dipertanggungjawabkan. Ketika prinsip ini terbalik, yang lahir bukan generasi beradab, melainkan generasi yang belajar bahwa kekuasaan adalah segalanya.
Menghormati pemimpin adalah bagian dari budaya dan etika sosial. Namun menghormati berbeda dengan mengkultuskan. Takzim lahir dari keteladanan, sementara kultus lahir dari ketakutan dan kepentingan. Takzim membuka ruang dialog, kultus menutup pintu kritik.

Ketika pemimpin dikultuskan, kebenaran menjadi relatif. Yang salah bisa dibenarkan, yang benar bisa disingkirkan. Lingkaran kekuasaan menjadi ruang gema, di mana suara pemimpin dipantulkan berkali-kali tanpa pernah diuji. Dalam ruang seperti ini, kejujuran tersisih, dan keberanian menjadi beban.

Tulisan ini bukan ajakan untuk membenci pemimpin, melainkan mengingatkan bahwa kepemimpinan sejati tidak membutuhkan kultus. Pemimpin yang baik tidak haus sanjungan, tidak alergi kritik, dan tidak merasa dirinya selalu benar. Ia justru membuka ruang koreksi, karena sadar bahwa kekuasaan adalah amanah, bukan mahkota.
Terlebih bagi pemimpin pendidikan, adab adalah fondasi. Kehati-hatian dalam berbicara, keteladanan dalam bersikap, dan kejujuran dalam mengambil keputusan adalah syarat mutlak. Tanpa itu semua, pendidikan akan kehilangan arah, dan generasi yang lahir hanyalah peniru kekuasaan, bukan penjaga nilai.

Ketika pemimpin dikultuskan, negeri ini tidak sedang baik-baik saja. Namun harapan selalu ada, selama masih ada keberanian untuk mengingatkan, menulis, dan berkata jujur—meski dengan suara yang pelan, namun konsisten.***