Oleh Drajat
NEGERI ini semakin hari semakin mencemaskan, tetapi anehnya, kita seperti terbiasa hidup dalam situasi yang “lucu”. Lucu, bukan karena menyenangkan, melainkan karena begitu ironi dan menyedihkan. Lelucon demi lelucon politik, sosial, dan terutama pendidikan, dipertontonkan di depan mata rakyat. Yang lebih menyakitkan, kelucuan ini datang bukan dari rakyat jelata, melainkan dari mereka yang seharusnya menjadi teladan: anggota dewan, pejabat publik, dan elit politik.
Bayangkan, rakyat yang berjuang dengan keringatnya disebut “dungu.” Guru dan dosen, yang jelas-jelas berperan mencerdaskan bangsa, malah dicap sebagai “beban negara.” Sementara mereka yang bicara seenaknya itu hidup dalam gaya hedon, penuh fasilitas negara, dan sering kali lupa asal-usulnya: dipilih oleh rakyat untuk mengabdi pada rakyat.
Di negeri ini, menjadi guru bukanlah perkara mudah. Wajib bergelar sarjana, bahkan tak sedikit yang didorong melanjutkan ke program magister demi memenuhi standar profesionalisme. Guru harus lulus sertifikasi, harus menguasai teknologi pembelajaran, bahkan setiap hari dituntut untuk meningkatkan kompetensi.
Bandingkan dengan syarat menjadi anggota dewan. Cukup lulusan SMA atau sederajat sudah bisa duduk di kursi empuk parlemen. Dari kursi itulah lahir undang-undang, kebijakan, dan keputusan yang menyangkut hidup-matinya bangsa. Ironi bukan? Guru yang sarjana dianggap beban, sementara wakil rakyat yang SMA bisa menentukan arah bangsa.
Lucunya negeri kami, pendidikan dituntut serba tinggi, tetapi aturan bernegara bisa dijalankan oleh orang dengan standar minimal. Alhasil, tidak heran bila ucapan, perilaku, bahkan keputusan dewan sering menyinggung hati rakyat. Mereka bicara tanpa data, berlagak tanpa ilmu, dan bertindak tanpa adab.
Pepatah lama mengatakan, “Adab itu di atas ilmu.” Orang yang berilmu tanpa adab hanyalah kesombongan yang berbalut kepintaran semu. Itulah yang kita lihat hari ini. Anggota dewan yang seharusnya menjadi teladan justru sering tampil dengan ucapan yang tidak pantas, bahkan merendahkan rakyat.
Mereka tidak segan memamerkan gaya hidup hedon, pesta pora, hingga perilaku yang memalukan di ruang sidang. Padahal, rakyat di luar sana masih berjuang mencari sesuap nasi, bahkan masih ada anak bangsa yang putus sekolah karena ketiadaan biaya. Lucunya negeri kami, ketika pejabat tidak tahu malu, rakyat kecil yang harus menanggung malu.
Lebih lucu lagi, ketika rakyat berani bersuara, kritik dianggap ancaman. Aktivis dikriminalisasi, guru yang kritis dipindahkan, mahasiswa yang lantang dipanggil aparat. Padahal, kritik adalah vitamin demokrasi. Kritik seharusnya menjadi masukan untuk memperbaiki bangsa.
Lucunya negeri kami, pejabat yang mestinya mendengar justru menutup telinga. Mereka alergi pada kritik, tetapi haus pujian. Mereka menganggap rakyat yang kritis sebagai musuh, padahal rakyatlah pemilik kedaulatan. Ketika rakyat lebih cerdas dari wakilnya, mereka malah marah.
Mari kita lihat potret di lapangan: Guru: sarjana, bersertifikat, gajinya pas-pasan, bahkan sering keluar uang pribadi untuk muridnya. Anggota dewan? Cukup SMA, gaji puluhan juta plus tunjangan, fasilitas mewah, perjalanan dinas ke luar negeri.
Lucunya negeri kami, profesi yang menentukan masa depan bangsa malah disepelekan, sementara kursi empuk parlemen dijadikan ladang kenyamanan.
Ki Hajar Dewantara pernah berpesan: “Setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah.” Kalimat ini bukan sekadar slogan, melainkan peringatan bahwa pendidikan adalah dasar peradaban. Tetapi, bagaimana peradaban bisa maju bila yang duduk di kursi pengambil kebijakan tidak memiliki adab dan kapasitas memadai?
Pendidikan harus dijunjung tinggi, bukan dihina. Guru dan dosen bukan beban, melainkan penyangga utama bangsa. Paulo Freire dalam Pedagogy of the Oppressed menyebutkan bahwa pendidikan adalah jalan pembebasan. Maka, merendahkan guru berarti menutup jalan pembebasan bangsa ini dari kebodohan dan keterbelakangan.
Lucunya negeri kami, ketika orang berilmu direndahkan, sementara mereka yang berkuasa justru merasa paling tahu. Lucunya negeri kami, ketika rakyat yang membayar pajak dimaki-maki oleh mereka yang menikmati pajak. Lucunya negeri kami, ketika kritik dianggap ancaman, sementara kebohongan dianggap wajar.
Namun, kelucuan ini tak lagi menggelikan. Ia sudah menjelma tragedi. Rakyat tidak bisa terus-menerus menjadi penonton dari panggung “komedi gelap” ini. Saatnya rakyat sadar bahwa negeri ini harus dibenahi. Pendidikan harus dikembalikan ke marwahnya. Adab harus ditegakkan di atas ilmu.
Lucunya negeri kami, semoga kelak hanya menjadi cerita masa lalu—saat bangsa ini benar-benar berani menata diri.***
- Doktor Ilmu Pendidikan, Mindshaper Indonesia, dan Hipnoterapis.
