Oleh Drajat

• Guru
• Doktor Ilmu Pendidikan
• Wasekjen Komnasdik
• Hipnoterapis Transformasi Indonesia
• Mindshaper Nusantara
• APKS PGRI Prov. Jabar

ENTAH sampai kapan negeri ini memandang guru sekadar pelengkap seremoni pendidikan. Setiap upacara Hari Guru, kita menabur puja dan puji. Kita sebut mereka “pahlawan tanpa tanda jasa.” Kita tepuk tangan. Kita unggah foto. Kita buat janji. Namun setelah panggung usai dan mikrofon dimatikan, banyak guru kembali pada realitas yang sunyi—honor yang tak layak, status yang menggantung, dan masa depan yang tak kunjung jelas.

Pertanyaan itu pun mengetuk nurani kita: masih adakah hati nurani dalam pengambilan kebijakan bangsa ini?

Tidak ada negara maju tanpa guru yang dimuliakan. Lihatlah bagaimana Finland menempatkan guru sebagai profesi prestisius. Seleksi ketat, pendidikan tinggi, dan kesejahteraan memadai membuat profesi guru menjadi dambaan. Di South Korea, guru dihormati seperti penjaga masa depan peradaban. Bahkan di Japan, disiplin dan karakter bangsa ditanamkan sejak dini melalui sistem pendidikan yang kuat—dan guru berdiri di garis depan.

Indonesia pun pernah memahami itu. Kita pernah memiliki kesadaran bahwa membangun bangsa dimulai dari ruang kelas. Namun belakangan, arah itu terasa kabur. Guru honorer yang puluhan tahun mengabdi masih menunggu kepastian. Status P3K—bahkan P3K paruh waktu—belum sepenuhnya menghadirkan rasa aman. Mereka mengajar dengan hati, tetapi dibayar dengan ketidakpastian.

Ironisnya, di saat yang sama, program-program baru digulirkan dengan anggaran triliunan rupiah. Tidak ada yang menolak pentingnya gizi bagi anak. Program seperti Makan Bergizi Gratis tentu membawa semangat baik. Namun menjadi tanda tanya ketika struktur baru di dalamnya digadang-gadang memperoleh kepastian status dan masa depan yang lebih terang, sementara guru honorer yang telah belasan bahkan puluhan tahun mengabdi masih berdiri di ruang abu-abu.

Bukankah ini paradoks yang menyakitkan? Guru bukan sekadar pekerja. Mereka adalah perajut masa depan. Dari tangan mereka lahir para pemimpin, ekonom, insinyur, hakim, dokter, bahkan presiden. Setiap kebijakan publik hari ini adalah buah dari pendidikan masa lalu. Jika hari ini kita bangga pada tokoh-tokoh bangsa, maka di belakang mereka ada guru yang menyalakan api pertama.

Tetapi bagaimana mungkin kita berharap kualitas generasi emas 2045 jika pondasinya rapuh? Bagaimana mungkin kita berbicara tentang “Indonesia Emas” jika yang kita bangun justru kegelisahan dan ketidakpastian bagi para pendidik?

Visi Indonesia 2045 bukan sekadar slogan. Tahun itu Indonesia genap berusia 100 tahun. Kita membayangkan bonus demografi, generasi produktif, ekonomi maju, dan peradaban yang bermartabat. Namun tanpa guru yang sejahtera dan dihargai, impian itu bisa berubah menjadi generasi cemas—cemas karena pendidikan tak memberi arah, cemas karena sistem tak adil, cemas karena nilai-nilai tak lagi ditanamkan dengan utuh.

Mari kita jujur. Seorang guru honorer di pelosok negeri sering kali mengajar lebih dari satu mata pelajaran. Ia datang lebih pagi, pulang lebih sore. Ia menjadi konselor, orang tua kedua, bahkan penenang saat anak didik mengalami luka batin. Ia mengeluarkan uang pribadi untuk fotokopi bahan ajar. Ia menempuh jarak jauh dengan kendaraan seadanya. Namun di akhir bulan, honor yang diterima bahkan tak cukup menutup kebutuhan dasar. Apakah ini keadilan sosial yang kita cita-citakan?

Negeri ini berdiri di atas nilai luhur. Kita diajarkan tentang gotong royong, empati, dan keadilan. Kita mengutip Pancasila sebagai dasar negara. Namun jika guru—penjaga nilai dan moral bangsa—tidak merasakan keadilan, maka ada yang salah pada arah kompas kebijakan.

Sebagai guru yang telah mengajar lebih dari tiga dekade, saya menyaksikan perubahan zaman. Kurikulum berganti. Teknologi melaju. Generasi berubah. Namun satu hal yang tetap: guru selalu menjadi jangkar di tengah gelombang. Ketika siswa stres, guru yang mendengar. Ketika terjadi perundungan, guru yang menengahi. Ketika anak kehilangan arah, guru yang membimbing. Namun siapa yang membimbing guru?

Kebijakan pendidikan sering kali lahir dari meja-meja rapat yang jauh dari realitas ruang kelas. Regulasi disusun tanpa mendengar napas panjang guru di daerah terpencil. Evaluasi dilakukan dengan angka dan statistik, tetapi jarang menyentuh keseharian guru yang berjuang di lapangan.

Kita tidak sedang meminta kemewahan bagi guru. Kita hanya menuntut kepastian dan penghargaan yang layak. Negara harus hadir bukan sekadar sebagai regulator, tetapi sebagai pelindung. Jika kita mampu mengalokasikan triliunan rupiah untuk berbagai program strategis, maka menata kesejahteraan guru seharusnya menjadi prioritas utama—bukan opsi tambahan.

Karena pendidikan bukan proyek jangka pendek. Ia adalah investasi lintas generasi.

Banyak pemimpin berbicara tentang peradaban. Namun peradaban tidak lahir dari pidato. Ia lahir dari ruang kelas. Dari kapur yang menulis mimpi di papan tulis. Dari guru yang menanamkan karakter. Dari doa yang lirih agar anak didiknya menjadi manusia yang lebih baik.

Jika pemimpin bangsa sungguh menjunjung tinggi peradaban, maka ukurannya sederhana: bagaimana mereka memperlakukan guru. Sejarah mencatat bahwa kemunduran suatu bangsa sering kali diawali dari pengabaian terhadap pendidikan. Ketika moralitas merosot, ketika korupsi mengakar, ketika hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas—semua itu tidak terjadi dalam semalam. Ia adalah akumulasi kegagalan pendidikan karakter. Dan pendidikan karakter tidak mungkin berdiri tanpa guru yang kuat secara mental, finansial, dan sosial.

Hari ini kita masih punya waktu untuk berbenah. Masih ada kesempatan untuk memperbaiki kebijakan, menyelaraskan anggaran, dan memastikan bahwa setiap guru—baik ASN, P3K, maupun honorer—mendapat perlakuan adil. Kita masih bisa menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama, bukan sekadar retorika.

Namun waktu tidak menunggu. Jika kita terus menunda, maka generasi 2045 mungkin tidak lagi berbicara tentang emas, melainkan tentang kehilangan. Kehilangan arah. Kehilangan karakter. Kehilangan kepercayaan pada sistem.

Sebagai bangsa yang besar, kita harus berani bercermin. Apakah kebijakan kita sudah mencerminkan empati? Apakah anggaran kita sudah mencerminkan prioritas yang benar? Apakah hati nurani masih menjadi kompas dalam setiap keputusan? Pertanyaan ini bukan untuk menyalahkan, tetapi untuk menyadarkan.

Guru tidak membutuhkan pujian berlebihan. Mereka hanya ingin dihargai secara layak. Mereka tidak menuntut keistimewaan. Mereka hanya meminta keadilan. Mereka tidak meminta diistimewakan di atas profesi lain. Mereka hanya ingin diperlakukan setara dengan pengabdian yang telah mereka berikan.

Negeri ini tidak akan runtuh karena kekurangan gedung megah. Tetapi ia bisa rapuh karena kehilangan guru yang bersemangat. Karena ketika guru kehilangan harapan, yang hilang bukan hanya satu profesi—melainkan masa depan generasi. Maka, kepada para pemimpin bangsa, izinkan kami mengetuk pintu hati Anda. Lihatlah guru bukan sebagai angka dalam laporan, tetapi sebagai manusia yang mengabdi dengan jiwa. Dengar suara mereka yang selama ini terlalu sering ditelan kebisingan politik dan program.

Jika negeri ini ingin selamat, muliakanlah gurunya. Jika negeri ini ingin menjadi emas, sejahterakanlah pendidiknya. Jika negeri ini ingin bermartabat, dengarkanlah nurani sebelum mengetuk palu kebijakan. Karena pada akhirnya, sejarah akan mencatat bukan berapa banyak program yang diluncurkan, tetapi bagaimana kita memperlakukan mereka yang menjaga masa depan bangsa.

Jiika suatu hari nanti kita bertanya, “Mengapa generasi ini gagal?”—jawabannya mungkin sederhana: karena kita lupa memuliakan gurunya.

Masih adakah hati nurani? Semoga masih. Dan semoga ia bangun sebelum terlambat.***