Oleh Drajat
DUH, negeri yang ku sayangi ini entah sampai kapan terus mempertontonkan pemandangan ironis dari perilaku tidak beradab. Layar televisi, media sosial, hingga ruang publik kita dipenuhi tontonan para elite yang seolah berlomba menampilkan parade keburukan moral. Padahal mereka bukan anak-anak muda yang masih mencari jati diri, melainkan pejabat berpendidikan tinggi, tokoh publik yang mestinya mencontohkan keluhuran budi, bahkan orang tua yang seharusnya menjadi teladan.
Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan kita, sejak awal menegaskan: “Adab itu lebih tinggi daripada ilmu.” Kalimat sederhana ini kini terasa relevan sekaligus menyakitkan. Sebab yang kita saksikan hari ini justru sebaliknya: banyak orang berilmu tinggi, bergelar panjang, tetapi miskin adab.
Baru-baru ini publik dikejutkan oleh ditangkapnya mantan Menteri Pendidikan oleh KPK terkait dugaan korupsi pengadaan Chromebook. Ironis, kementerian yang menjadi benteng moral bangsa justru dipimpin oleh sosok yang tersandung kasus suap.
Dan ini bukan cerita baru. Laporan Indonesia Corruption Watch (ICW, 2023) mencatat sektor pendidikan termasuk salah satu bidang dengan kasus korupsi tertinggi, dengan kerugian negara mencapai ratusan miliar rupiah setiap tahunnya. Dari korupsi dana BOS, mark-up pengadaan buku, hingga penyalahgunaan dana bantuan sekolah, semuanya menunjukkan satu hal: hilangnya adab pejabat dalam mengelola amanah pendidikan.
Di panggung politik, para anggota dewan yang semestinya disebut “wakil rakyat” malah sering melukai rakyat dengan ucapan kasar. Belakangan viral anggota dewan menyebut masyarakat dengan istilah “tolol” dan “jelata.” Lebih menyakitkan lagi, sebagian dari mereka tampil berjoget ria di sidang terhormat, seolah-olah lupa bahwa rakyat sedang menderita.
Tragisnya parade adab ini dipertontonkan oleh orang-orang yang seharusnya menjadi teladan: pemimpin pusat, kepala daerah, bahkan tokoh masyarakat. Mereka gagah berpidato tentang moralitas, tentang Pancasila, tentang “nilai-nilai luhur bangsa.” Namun di balik kata-kata manis itu, banyak di antara mereka justru tersandung kasus suap, gratifikasi, atau skandal moral.
Di mata rakyat, perilaku mereka seperti panggung sandiwara besar: penuh omon-omon tanpa substansi. Akibatnya, kepercayaan publik runtuh. Generasi muda yang semestinya belajar dari teladan pemimpin malah menyaksikan parade keburukan yang dipoles dengan pencitraan.
Salah satu hal paling menyedihkan dari parade adab ini adalah hilangnya ruang bagi generasi muda. Banyak pemimpin tua enggan memberi kesempatan pada anak-anak bangsa yang lebih cerdas, lebih berintegritas, dan lebih berakhlak. Jabatan publik dan ruang kepemimpinan masih didominasi wajah-wajah lama, meski rekam jejak mereka penuh noda.
Padahal menurut Nurcholish Madjid, generasi muda adalah motor peradaban. Ia pernah berpesan bahwa pembaruan dalam masyarakat hanya akan terjadi jika kaum muda diberi ruang untuk berkreasi dan memimpin. Namun hari ini, justru mereka yang memiliki potensi sering terpinggirkan oleh praktik politik transaksional.
Di tengah parade keburukan ini, masih ada harapan. Harapan itu ada di ruang kelas, di sekolah, di kampus, tempat para guru dan dosen dengan sabar menyalakan pelita. Merekalah benteng terakhir yang menjaga adab tetap hidup.
Paulo Freire, seorang tokoh pendidikan dunia, mengatakan: “Pendidikan bukanlah sekadar transfer ilmu, melainkan sebuah tindakan pembebasan.” Guru yang beradab bukan hanya mengajarkan pengetahuan, tetapi juga menghidupkan nilai moral, empati, dan keberanian pada peserta didiknya.
Namun, bagaimana benteng itu bisa kokoh bila fondasinya rapuh? Korupsi anggaran pendidikan, kebijakan yang tidak berpihak pada guru, serta narasi “guru beban negara” justru semakin meruntuhkan moral anak bangsa. Maka, memperbaiki adab pemimpin adalah syarat mutlak agar pendidikan bisa berfungsi sebagaimana mestinya.
Indonesia tak kekurangan orang pintar. Yang kita kekurangan adalah orang pintar yang beradab. Parade adab yang memalukan ini harus dihentikan dengan beberapa langkah nyata: Pertama, pendidikan karakter yang serius – Kurikulum harus menekankan pembentukan adab, bukan sekadar hafalan akademik.
Kedua, keteladanan pemimpin – Pemimpin publik harus berani menunjukkan sikap rendah hati, transparansi, dan keberanian moral.
Ketiga, peran guru dan dosen – Merekalah yang bisa menumbuhkan generasi beradab dengan menanamkan nilai-nilai moral sejak dini.
Keempat, ruang untuk generasi muda – Beri kesempatan anak muda berintegritas untuk tampil memimpin, karena masa depan bangsa ada di tangan mereka.
Kelima, penegakan hukum tanpa pandang bulu – Koruptor pendidikan harus dihukum seberat-beratnya, karena mereka bukan hanya merampok uang negara, tetapi juga merampas masa depan anak-anak bangsa.
Parade adab yang kita saksikan hari ini bukan hanya ironi, melainkan juga ancaman bagi keberlanjutan bangsa. Negeri ini bisa maju jika pemimpinnya bukan hanya cerdas, tetapi juga beradab. Pendidikan boleh tinggi, gelar boleh panjang, tapi tanpa adab semuanya sia-sia.
Seperti pesan Ki Hajar Dewantara: “Adab itu di atas ilmu.” Mari kita kembalikan prinsip ini sebagai pijakan utama. Jika tidak, parade keburukan akan terus berlangsung, dan anak bangsa akan tumbuh tanpa teladan.
Maka, saat negeri ini kehilangan cermin, guru, dosen, dan para pendidiklah yang harus menjadi cermin itu—meski sederhana, meski retak, tapi tetap memantulkan cahaya.***
- Penulis, Doktor Ilmu Pendidikan, Mindshaper Indonesia, dan Hipnoterapis
