Oleh Drajat

• Guru
• Doktor Ilmu Pendidikan
• Wasekjen Komnasdik
• Hipnoterapis
• Mindshaper Nusantara
• APKS PGRI Prov. Jabar

BELUM lama ini penulis mendapat kehormatan yang—jujur saja—membahagiakan. Diundang langsung oleh pemimpin daerah sebagai tamu kehormatan, sebuah penanda bahwa kerja panjang di dunia pendidikan rupanya dianggap memiliki arti. Dalam undangan tertulis jelas: penulis diundang karena dipandang telah mengharumkan nama wilayah melalui capaian sebagai Guru Inspiratif Internasional, dengan puluhan buku dan ratusan artikel yang telah terbit dan dibaca lintas negara.

Tentu, bagi seorang guru, undangan semacam ini bukan perkara kecil. Ia bukan sekadar seremoni, melainkan pengakuan bahwa kerja sunyi di ruang kelas, di depan buku, di balik layar literasi, ternyata sampai juga ke telinga pemangku kebijakan. Maka penulis datang dengan penuh rasa syukur, menghormati undangan yang tertera rapi: acara dimulai pukul 08.00 WIB.

Namun, waktu rupanya punya kisah lain. Pukul 08.00 berlalu. 09.00 menyusul. 10.00 datang tanpa tanda. Para undangan mulai saling pandang, tersenyum kecut, lalu menghela napas panjang. Hingga akhirnya, pemimpin daerah yang dinanti baru hadir pukul 12.00. Empat jam keterlambatan yang diterima dengan kalimat klasik: “Sudah biasa.”

Di situlah rasa miris perlahan mengendap. Bukan semata karena menunggu, melainkan karena tidak ada rasa bersalah. Tidak ada permohonan maaf yang sungguh-sungguh. Tidak ada kesadaran bahwa di ruangan itu hadir peserta didik yang sejak pagi telah siap tampil, guru-guru yang meninggalkan kelasnya, dan tamu kehormatan yang datang dengan niat baik.

Ironisnya, keterlambatan semacam ini seolah telah menjadi bagian dari budaya kekuasaan. Waktu milik rakyat dianggap lentur, sementara waktu pemimpin seakan berada di atas segalanya. Padahal, bukankah waktu adalah pelajaran paling dasar yang diajarkan sekolah kepada anak-anak? Bahwa disiplin adalah bentuk penghormatan paling sederhana.

Acara akhirnya dimulai. Penyerahan penghargaan berlangsung khidmat. Nama penulis dipanggil, disebut sebagai Guru Inspiratif Tingkat Internasional. Tepuk tangan bergemuruh. Ruangan terbuka menggema. Hadirin berdiri, wajah-wajah menoleh, sorot mata tertuju ke satu arah.

Di momen itu, penulis bersyukur. Bukan karena sorotan, melainkan karena kerja literasi yang panjang—menulis buku demi buku, artikel demi artikel—ternyata tidak sepenuhnya jatuh ke ruang hampa. Tepuk tangan adalah bentuk apresiasi. Ia menghangatkan, meski sebentar.
Namun, di balik gegap gempita itu, ada ironi yang menggelitik nurani. Usai acara, rekan-rekan penulis—baik di sekolah maupun komunitas—melontarkan pertanyaan yang nyaris seragam: “Wah, pasti hadiahnya umrah, ya?” “Atau paling tidak ada fee besar, bisa traktir satu sekolah?”

Pertanyaan itu bukan bernada iri. Ia lahir dari perbandingan. Di tempat lain, penghargaan serupa disertai hadiah bernilai ratusan juta rupiah, perjalanan luar negeri, atau insentif prestisius. Bahkan ada daerah yang berlomba-lomba memamerkan apresiasi material kepada figur yang dianggap membawa nama baik wilayahnya.

Penulis hanya tersenyum. Bukan karena getir, melainkan karena sudah terbiasa. Beberapa kali menerima penghargaan, hasilnya nyaris sama: ucapan terima kasih dan selembar sertifikat. Kali ini pun tak berbeda. Tidak ada bingkisan, tidak ada honor, apalagi fasilitas istimewa.
Tulisan ini bukan keluhan. Bukan pula tuntutan. Penulis meyakini bahwa bekerja di dunia pendidikan tidak pernah diniatkan demi hadiah. Namun, ada hal yang lebih mendasar untuk dibicarakan: makna penghargaan itu sendiri.

Penghargaan sejatinya bukan soal nominal. Ia adalah pesan nilai. Ketika seorang kepala daerah memberikan apresiasi yang layak kepada insan pendidikan, sesungguhnya ia sedang mengirim sinyal kuat kepada publik: bahwa ilmu, literasi, dan ketekunan adalah sesuatu yang berharga.
Sebaliknya, ketika penghargaan berhenti pada seremoni dan tepuk tangan, tanpa kesungguhan menghargai waktu, proses, dan jerih payah, maka pesan yang sampai justru sebaliknya: prestasi cukup dirayakan, tidak perlu diperjuangkan lebih jauh.

Padahal, bagi kepala daerah, memberikan penghargaan yang bermakna—baik dalam bentuk fasilitas, dukungan program, atau insentif wajar—bukanlah perkara berat. Anggaran ada. Kewenangan ada. Tinggal soal perspektif dan keberpihakan.
Guru dan Paradoks Penghargaan

Guru adalah profesi yang kerap dipuji, tetapi sering diabaikan. Disebut pahlawan tanpa tanda jasa, namun kerap diminta terus berkorban tanpa perlindungan. Dielu-elukan di podium, tetapi dilupakan dalam kebijakan nyata.
Penghargaan “tepuk tangan” menjadi simbol paradoks itu. Riuh sesaat, senyap setelahnya. Padahal, pendidikan membutuhkan keberlanjutan, bukan hanya momentum. Guru inspiratif tidak lahir dari panggung, tetapi dari ruang sunyi bernama konsistensi.

Jika seorang guru mampu menembus panggung internasional, menulis puluhan buku, dan membawa nama daerah ke level global, bukankah seharusnya itu dijadikan modal kebijakan? Bukan hanya sertifikat, tetapi dukungan agar inspirasi itu menular, membumi, dan berdampak sistemik.

Tulisan ini mengajak kita merenung bersama. Menghargai bukan sekadar mengundang. Bukan sekadar menyebut nama. Bukan sekadar tepuk tangan. Menghargai adalah: menghormati waktu, menjaga martabat acara, memahami jerih payah penerima, dan berani memberi apresiasi yang pantas.
Jika tidak, penghargaan akan kehilangan makna. Ia menjadi ritual kosong, sekadar dokumentasi, lalu dilupakan. Penulis tetap bersyukur. Sertifikat itu akan disimpan rapi. Tepuk tangan itu akan dikenang sebagai penyemangat. Namun, lebih dari itu, penulis berharap suatu hari nanti, negeri ini belajar menghargai prestasi dengan lebih dewasa dan beradab.

Bukan demi gengsi. Bukan demi pamer. Melainkan demi membangun ekosistem pendidikan yang memuliakan ilmu, menghormati waktu, dan menjadikan prestasi sebagai investasi peradaban.
Karena jika penghargaan hanya berhenti pada tepuk tangan, maka jangan heran jika banyak insan terbaik memilih berjalan sendiri—tetap berkarya, meski tanpa panggung dan tanpa janji apa-apa. Dan mungkin, bagi sebagian pemimpin daerah, tepuk tangan memang sudah cukup. Sungguh miris!***