VISI.NEWS | BALEENDAH – Setiap daerah memiliki karakteristik berbeda, namun kita percaya bahwa masyarakat Jawa Barat memiliki kultur “ramah tamah, sae ka semah”. Artinya, warga Jawa Barat memiliki sifat ramah, santun terhadap warga lainnya, dan terbuka kepada warga pendatang.
Selain itu, sifat ramah dan santun, Jawa Barat juga, karena memiliki kultur agamais termasuk Kabupaten Bandung dan daerah lainnya. Ini dikenal bukan saja di Indonesia namun dikenal sampai manca negara.
Maka dari itu, ketika muncul gejala, atau ancaman faktual ( AF), khususnya dalam agama, termasuk yang lainnya, para perangkat segera melakukan langkah preventif / pencegahan khususnya para perangkat yang berada paling depan kalau dulu disebut Muspika dan saat disebut dengan istilah tiga pilar bekerjasama dengan stakeholder lainnya. Seperti, Majelis Ulama Indonesia ( MUI) Kantor Urusan Agama ( KUA).
Pun demikian yang dilakukan perangkat tiga pilar Kelurahan Baleendah, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung. Ketika muncul bibit potensi konflik di Wilayah RW 21 Mekarsari Kelurahan Baleendah dengan sigap tiga pilar (Lurah, Bhabinkamtibmas dan Babinsa) mengambil langkah cepat melalui koordinasi dengan stakeholder lainnya yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kelurahan Baleendah serta Kantor Urusan Agama ( KUA), sehingga masalah dapat dengan cepat diselesaikan, dan pada akhirnya, kedua belah pihak yang berselisih dapat sepakat menyelesaikan permasalahan dan dituangkan dalam surat pernyataan.
Dengan cepat tanggapnya, aparatur yang berada diujung tombak yaitu sebagai kepanjangan dari Camat, Kapolsek dan Koramil. Kiranya kejadian ini bisa dijadikan model solutif oleh aparat pemerintahan di wilayah lainnya.
Pertama Kali
Ketua Majelis Indonesia ( MUI) Kelurahan Baleendah KH.Gopur menjelaskan selama, dirinya menjadi Ketua MUI di Kelurahan Baleendah, permasalahan potensi konflik tidak pernah terjadi, baru saat ini ada potensi konflik yang arah kepada perpecahan antar sesama warga masyarakat yang berada di wilayah RW 21. Penulis yang pituan berasal dari wilayah RW 21 Mekarsari, dan saat ini berada di RW 23 Mekarsari, sebenarnya sudah berusaha untuk mencegah perselisihan dengan menghadiri acara pertemuan antara Ketua DKM Mesjid Jami Nurul Iman H. Asep Suherman dengan Ketua RW 21 Sdr. Gupron, yang dilaksanakan pada tanggal 7 September 2020, agar masalah dapat diselesaikan dilingkungan RW 21 saja, dan dalam pertemuan tersebut aparat keamanan yaitu Bhabinsa dan Bhabinkamtibmas turut hadir.
Alasan penulis menghadiri pertemuan yang berlangsung tanggal 7 September 2020 itu, dikarenakan orang tua penulis adalah Nadzir (penerima wakaf) ketika menjadi Ketua RW 21 Mekarsari sewaktu beliau masih ada. Dari almarhum keluarga bapa Harun dan ibu Amah, saat itu, penulis sudah mengingatkan kepada Ketua RW 21 saat ini, Sdr.Gupron, agar tidak membawa bendera atau ormas keagamaan lain karena status Mesjid Nurul Iman adalah mesjid jami. Dan akhirnya bibit potensi konflik muncul kembali karena kesepakatan yang dilakukan diabaikan, oleh salah satu pihak.
Akhirnya, ketua DKM mesjid Jami Nurul Iman, berinisiatif melakukan koordinasi dengan ketua MUI Kelurahan Baleendah dan dengan cepat, Ketua MUI Kelurahan Baleendah, mengambil langkah proaktif, melalui berkoordinasi dengan tiga pilar dan bersyukur bibit potensi konflik dapat diselesaikan dengan baik dan kedua belah pihak yang berselisih dapat menyadari kekurangan yang terjadi. Dan mereka membuat pernyataan tertulis, salah satu poin penting dari Ketua RW 21 Mekarsari, akan mencabut plang yang sudah terpasang dan akan selalu berkoordinasi dengan DKM Mesjid Nurul Iman. Jika ada kajian atau kegiatan apalagi yang berasal dari luar wilayah RW 21 Mekarsari Kelurahan Baleendah Kabupaten Bandung. (Penulis, H.Jaenudin. S.Sos, DKM Mesjid Nurul Abror RW 23 Kelurahan Baleendah Kabupaten Bandung)
