VISI.NEWS | BANDUNG – Sepanjang 15 tahun terakhir, Walhi bersama lembaga-lembaga jaringan di Jawa Barat menetapkan wilayah Jawa Barat sebagai daerah dengan tingkat kerusakan lingkungan hidup tertinggi, yang kemudian disebut dengan istilah “Java Collapse”. Kerusakan ini meliputi seluruh wilayah Tatar Pasundan hingga pantai selatan, dan tersebar di 27 kabupaten/kota di provinsi tersebut, dengan degradasi yang sangat signifikan.
Kebijakan era Presiden Jokowi banyak menciptakan kerusakan alam yang berujung pada kemiskinan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Hak atas ruang hidup serta hubungan manusia dengan alam semakin terabaikan, ditambah lagi dengan perampasan ruang rakyat yang semakin terstruktur.
Konteks Global dan Komitmen Iklim
Mengutip laporan PBB tahun 2018, ribuan ilmuwan dan pemerintah sepakat untuk membatasi kenaikan suhu global tidak lebih dari 1,5°C. Indonesia, sebagai salah satu negara dengan angka kasus perubahan iklim tertinggi, ikut menyepakati ini dalam berbagai forum internasional seperti G20, G7, dan COP 29 pada tahun 2023. Namun, perjanjian Paris 2016 yang mengikat secara hukum untuk membatasi kenaikan gas rumah kaca hingga tidak melebihi 2°C masih jauh dari pencapaian.
Penyebab Kerusakan Lingkungan
Salah satu penyumbang terbesar pelepasan emisi gas rumah kaca (GRK) adalah karbon dioksida dan metana, yang dihasilkan dari berbagai kegiatan seperti PLTU Batubara, PLTU Captive, Co-firing, RDF, pembukaan lahan skala besar, kebakaran hutan, dan aktivitas tambang. Aktivitas ekstraktif masih mendominasi kenaikan suhu global yang berdampak pada krisis iklim, musim tidak menentu, suhu meningkat, dan bencana alam yang sering terjadi.
Konteks Regional di Jawa Barat
Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022 melaporkan bahwa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Jawa Barat berada di peringkat ke-3 dari total kabupaten/kota di Jawa Barat. Dalam dua tahun terakhir, angka IKLH mencapai 64,66 poin, lebih rendah 7,76 poin dari standar nasional. Hal ini seiring dengan maraknya kegiatan infrastruktur, properti, dan bisnis wisata alam yang tidak dapat dihindarkan.
Indikator Kerusakan Lingkungan di Jawa Barat
1. Indeks Kualitas Air
– Menurut Laporan Kinerja Tahun 2023 Direktorat Pengendalian Pencemaran Air, nilai kualitas air di Jawa Barat adalah 46,87 poin, turun 0,26 poin dari tahun 2022 dan berada dalam kategori kurang baik (waspada). Hal ini menunjukkan kecenderungan penurunan kualitas air yang semakin memburuk.
2. **Indeks Kualitas Udara**
– Indeks Kualitas Udara mencapai 81,39 poin, berada dalam kategori sedang. Namun, kualitas udara di Cekungan Bandung dalam kategori merah (tidak aman untuk manusia) pada akhir Mei hingga awal Juni 2024, berdasarkan data AQI dan polusi udara PM2.5.
3. Indeks Tutupan Lahan (Tuplah)
– Alih fungsi lahan di Jawa Barat semakin tinggi, baik di kawasan hutan maupun zona resapan air, konservasi, dan cagar alam. Banyak bencana dipicu oleh alih fungsi kawasan hulu dan lahan pertanian menjadi perumahan mewah. Hal ini menyebabkan penurunan kuantitas dan kualitas sumber air baku.
4. Indeks Kualitas Air Laut
– Nilai IKAL Jawa Barat adalah 85,03 poin, dalam kategori baik. Namun, beberapa insiden seperti kebocoran minyak dan gas di Perairan Laut Karawang pada 2019 menyebabkan kerusakan ekosistem laut dan penurunan jumlah nelayan akibat ekspansi industri ekstraktif dan reklamasi.
Kerusakan lingkungan di Jawa Barat menggambarkan bahwa pemerintah belum serius mengimplementasikan komitmen internasional terkait perubahan iklim. Walhi mendesak pemerintah untuk lebih tegas dalam menerapkan kebijakan lingkungan yang berkelanjutan demi menjaga kelangsungan hidup dan kesejahteraan masyarakat.
@gvr
