WFH Jangan Sampai Menghambat Kinerja

Editor :
H.Ade Barkah Surahman (tengah) Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat saat menghadiri Dikpol dan Orientasi tingkat pengurus PK dan PD Golkar Cianjur, Sabtu (19/9)./visi.news/budimantara.

Silahkan bagikan

VISI.NEWS – Wakil Ketua DPRD Jawa Barat H. Ade Barkah berpesan kepada para ASN (aparatur sipil negara), agar kebijakan work from home (WFH) tidak sampai menghambat kinerja.

“Pelayanan harus tetap berjalan dengan baik meski pandemi Covid-19. Jalankan protokol kesehatan dengan baik agar terjaga dari pandemi, baik diri sendiri maupun keluarga,” ungkapnya, Selasa (23/2/2021).

Katanya, setelah diberlakukannya PPKM Mikro jumlah yang positif Covid-19 cenderung menurun sehingga diharapkan tidak akan lama lagi akan kembali pada kehidupan normal sebelum munculnya pandemi.

“Meski belim pasti sampai kapan pandemi ini akan berakhir, namun kita harapkan kecenderungan wajahnya terus menurun, sehingga meski tetap menggunakan protokol kesehatan, kegiatan ekonomi bisa berdenyut lagi, begitu juga kegiatan proses belajar mengajar di satuan-satuan pendidikan di Jawa Barat, bisa kembali berjalan normal,” ungkap Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat ini.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menyebutkan, kebijakan work from home bagi aparatur sipil negara di Jabar dinilai tak efektif jika diukur melalui indikator kinerja. Akibatnya, anggaran belanja daerah tak terserap maksimal.

“Setelah kita evaluasi, WFH ini tidak produktif juga sebagai indikator kinerjanya. Jadi artinya penugasannya kurang produktif, bahwa fisik WFH benar tapi pekerjaan kan. Salah satunya penyerapan anggaran kita nih yang masih belum maksimal. Memang ada beberapa dinas yang enggak bisa ke lapangan melakukan belanja maksimal,” jelasnya. @mpa

Baca Juga :  Aktivitas Kampanye Berakhir, Bawaslu Tegaskan Masa Tenang Pilkada Selama 3 Hari

M Purnama Alam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Tidak Ada Pemotongan UMKM bagi Penerima BPUM

Sel Feb 23 , 2021
Silahkan bagikanVISI.NEWS — Menindak lanjuti beredarnya informasi terkait adanya pemotongan atau pungutan liar kepada para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang menerima Bantuan Presiden Usaha Mikro (BPUM) oleh beberapa oknum yang mengatasnamakan lembaga koperasi di beberapa wilayah di Kabupaten Bandung, tak urung membentuk opini negatif di masyarakat. Sebagai salah […]