Search
Close this search box.

Ace Hasan, “Perjalanan Ibadah Umrah Belum Pasti”

Ace Hasan Syadzily, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI./visi.news/istimewa

Bagikan :

VISI.NEWS – Adanya kabar bahwa ibadah umrah akan dimulai 18 Oktober tahun ini, belum pasti. Pasalnya, saat ini pandemi masih menghantui sejumlah negara, termasuk Indonesia.

Demikian dikatakan Ace Hasan Syazily, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI yang membidangi urusan agama ketika dikonfirmasi via telepon selulernya, Rabu (14/10-2020) menanggapi kabar bahwa ibadah umrah akan dimulai 18 Oktober 2020.

“Jika ada kabar perjalanan ibadah umrah bisa dimulai 25 Oktober tidak juga. Waktunya belum pasti karena sejumlah negara, termasuk Indonesia masih bergelut dengan penanganan virus corona,” katanya.

Menurut politisi Partai Golkar ini, belum pastinya waktu perjalanan ibadah umrah, selain masih di tengah pandemi corona yang hingga saat trend penurunan virus corona di Indonesia belum menggembirakan, di negara Arab Saudi pun hingga saat ini trend angka kenaikan virus korona justru naik.

“Jadi bukan hanya sejumlah negara masih bergelut dengan penanganan virus corona, di Arab Saudi sendiri saat ini trendnya naik. Jadi sekali lagi, waktu perjalanan haji belum pasti,” kata Ace yang berasal dari dapil Kab. Bandung dan Kab. Bandung Barat ini.

Uang jemaah aman

Sementara itu terkait rumor pembangunan infrastruktur menggunakan dana haji yang menuai kontroversi banyak kalangan, Ace meluruskan bahwa dana haji aman dan tidak digunakan untuk pembangunan insfrastruktur jalan tol.

“Kabar itu tidak bena. Dana jemaah haji dikelola oleh BPKH saat ini sebesar 139 triliun”, tandasnya.

Menurut Ace, dana jemaah haji yang dikelola BPKH memberikan banyak nilai manfaat yang digunakan menyubsidi penyelenggaraan ibadah haji.

“Tahun 2019 biaya haji per orang itu Rp 70.142.789. Kemudian disubsidi dari nilai manfaat Rp 34.907.187 sehingga biaya haji jadi Rp 35.238.602”, terangnya.

Baca Juga :  Iran Ancam Tutup Blokade Minyak Dunia

Selain itu, ia pun menjelaskan peran DPR RI dalam penyelenggaraan ibadah haji. Dikatakan, DPR memiliki peran pengawasan dan penyusunan anggaran penyelenggaraan haji. Termasuk katanya, ikut mengawasi penyelenggaraan, misalnya pemondokan kapasitasnya empat orang.

Ace Hasan pun mengakui masih banyak masalah dalam setiap penyelenggaraan haji. Salah satunya adalah lama antrean atau daftar tunggu yang panjang. Menurutnya di Jawa Barat rata-rata lama tunggu haji selama 20 tahun. @yas

Baca Berita Menarik Lainnya :