VISI.NEWS | BANDUNG – Pemerintah Kota Bandung terus menggencarkan langkah konkret untuk mengatasi praktik rentenir yang menjebak masyarakat kecil dalam jeratan utang berbunga tinggi. Melalui program Kampung Bebas Rentenir (KBR), Pemkot mendorong pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas agar warga tak lagi bergantung pada pinjaman informal yang mencekik.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, dalam forum evaluasi program Satgas Anti Rentenir di Bandung Command Center, Kamis (31/7/2025), menegaskan bahwa persoalan rentenir bukan sekadar urusan pinjam-meminjam, tetapi akar dari ketimpangan sosial dan tekanan ekonomi yang dialami sebagian warga.
“Banyak masyarakat yang terjebak karena beban finansial yang berlebihan dan dorongan kebutuhan hidup yang tinggi, hingga menjadikan rentenir sebagai satu-satunya jawaban instan,” ujarnya.
Satgas Anti Rentenir yang telah aktif sejak 2017 dan berada di bawah koordinasi Dinas KUKM sejak 2021, mencatat 17.430 pengaduan hingga pertengahan 2025. Dari jumlah tersebut, 38% warga mengaku terjerat rentenir untuk modal usaha, sementara sisanya untuk kebutuhan hidup, pendidikan, hingga kesehatan.
“KBR bukan hanya tempat tinggal yang bebas dari rentenir, tetapi harus menjadi tempat edukasi, informasi, pemberdayaan ekonomi, bahkan destinasi wisata,” kata Farhan.
Ia menargetkan minimal 40 warga binaan yang pernah atau berisiko terjerat rentenir akan didampingi secara sosial dan ekonomi agar bisa bangkit dan menularkan nilai produktif ke lingkungan sekitarnya.
Saat ini, 14 titik KBR telah tersebar di berbagai kecamatan, dengan dua kawasan percontohan di Ujungberung dan Sukajadi yang dinilai berhasil membangun ekosistem ekonomi lokal. Tahun ini ditargetkan 10 titik tambahan, dengan roadmap menyasar seluruh 30 kecamatan di Bandung hingga 2026.
Tidak hanya melibatkan pemerintah, pengembangan KBR juga digarap melalui kolaborasi multipihak, model hexahelix dengan melibatkan unsur akademisi (Unisba, UPI), lembaga keuangan (OJK), komunitas, Baznas, gereja, pesantren, dan lembaga sosial lainnya.
Farhan juga menegaskan bahwa literasi keuangan harus menjadi bagian dari Musrenbang agar seluruh warga memiliki pemahaman utuh dalam mengelola ekonomi keluarga.
“Kami tidak hanya ingin mengusir para rentenir, tapi juga ingin memampukan masyarakat secara ekonomi dan sosial,” pungkasnya. @ffr
