32 Ribu Jemaah Haji Indonesia Pilih Skema Murur, Capai 60% Target

Editor 32 Ribu Jemaah Haji Indonesia Pilih Skema Murur./vis.news./kemenag
Silahkan bagikan

VISI.NEWS | BANDUNG – Hingga hari ini, sebanyak 32.554 jemaah haji dari Indonesia telah mendaftarkan diri untuk mengikuti skema Murur. Skema ini adalah bagian dari kebijakan mabit di Muzdalifah yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama (Kemenag) dalam penyelenggaraan ibadah haji 1445 H/2024 M.

Direktur Layanan Haji Luar Negeri Kementerian Agama, Subhan Cholid, mengungkapkan bahwa Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi menargetkan skema Murur ini akan diikuti oleh sekitar 55 ribu jemaah. Dengan demikian, jumlah jemaah yang telah mendaftar mencapai sekitar 60 persen dari target.

Skema Murur ini diprioritaskan bagi jemaah yang memenuhi empat kriteria, yaitu mengalami risiko tinggi secara medis, lansia, disabilitas, dan para pendamping jemaah (risti, lansia, dan disabilitas). Namun, bagi jemaah di luar empat kriteria tersebut tetap bisa mendaftar selama kuota masih tersedia.

Mabit di Muzdalifah dengan cara Murur adalah mabit (bermalam) yang dilakukan dengan cara melintas di Muzdalifah, setelah menjalani wukuf di Arafah. Jemaah saat melewati kawasan Muzdalifah tetap berada di atas bus (tidak turun dari kendaraan), lalu bus langsung membawa mereka menuju tenda Mina.

Sebelumnya, mabit di Muzdalifah dengan skema Murur telah disosialisasikan kepada jemaah. Para petugas kloter kemudian mendata jemaah haji yang akan ikut sesuai dengan kriteria dan jumlah yang telah ditentukan.
@maulana

Baca Juga :  Tuntut Tanggung Jawab Pemprov dan PT Garam, Ormas Madas Long March di Jembatan Suramadu

Shinta Dewi P

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Penetapan Iuran BPJS Kesehatan untuk KRIS oleh DJSN Akan Segera Dilakukan: Implementasi Penuh Dijadwalkan Juli 2025

Sen Jun 10 , 2024
Silahkan bagikanVISI.NEWS | JAKARTA – Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam penerapan Kamar Rawat Inap Standar (KRIS) yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan: DJSN mengungkap iuran JKN dalam penerapan KRIS akan segera ditetapkan. Meskipun penetapan manfaat, tarif, dan iuran dapat ditetapkan […]