VISI.NEWS | JAKARTA – Plt Ketua KPU, Mochamad Afifuddin, menepis isu mengenai rencana kunjungan kerja KPU ke Eropa. Afifuddin memastikan semua Komisioner KPU saat ini berada di Indonesia. “Kami semua di Indonesia,” kata Afifuddin saat dihubungi pada Selasa (9/7/2024) malam.
Isu kunjungan kerja KPU ke Eropa pertama kali diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi II DPR, Junimart Girsang. Junimart menyatakan telah menerima informasi bahwa KPU tengah menyurati KBRI di beberapa negara Eropa untuk tujuan kunjungan kerja. Ia mengaku mendapatkan informasi tersebut dari salah satu KBRI di Eropa. Namun, Afifuddin menegaskan bahwa rencana kunjungan kerja tersebut tidak ada dalam agenda terdekat KPU. “Tidak ada dalam waktu dekat,” ujarnya.
Afifuddin menambahkan bahwa KPU saat ini fokus pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagai tindak lanjut dari Amar Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) Legislatif serta tahapan penyelenggaraan Pilkada Serentak Nasional 2024. “KPU kini fokus laksanakan Pemungutan Suara Ulang tindak lanjut Amar Putusan MK atas PHPU Legislatif dan laksanakan tahapan penyelenggaraan Pilkada Serentak Nasional 2024,” kata Afifuddin.
Menanggapi tuduhan tersebut, Anggota KPU, Idham, juga menjelaskan agendanya dalam pekan ini. “Esok (hari ini) saya ke Riau untuk mengisi Bimtek Pencalonan dan melihat persiapan PSU di Rokan Hulu, Riau. Selama ini kami fokus menyelenggarakan Pilkada. Bisa dicek di Instagram KPU,” kata Idham. Ia juga menambahkan bahwa pada tanggal 13 Juli, ia akan melakukan monitoring di Kota Tarakan dan memberikan bimbingan teknis di KPU provinsi lainnya.
Junimart Girsang, yang mengungkapkan isu tersebut, menyatakan bahwa informasi tentang KPU yang menyurati KBRI di beberapa negara Eropa diperoleh dari salah satu KBRI di Eropa. “Ada apa dengan KPU RI? Bersurat ke KBRI di beberapa negara Eropa untuk melakukan kunjungan kerja. Pileg, pilpres sudah selesai. PPLN sudah dibubarkan,” kata Junimart, Selasa (9/7). Junimart mendesak semua KBRI yang disurati oleh KPU untuk menolak permintaan kunjungan kerja tersebut, dengan alasan bahwa pemilu sudah selesai dan PPLN telah dibubarkan, sehingga kunjungan tersebut hanya akan menjadi pemborosan anggaran.
@shintadewip
