VISI.NEWS | SUKABUMI – Bupati Sukabumi, Asep Japar, memimpin rapat dinas yang digelar di aula Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi, Selasa (21/4/2026). Dalam agenda itu, banyak yang hal yang disampaikan bupati, diantaranya terkait pelaksanaan Work From Home (WFH) atau bekerja dari rumah bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN).
Ia menegaskan pelaksanaan kerja dari rumah atau WFH harus tetap mengedepankan kedisiplinan.
“WFH harus tetap disiplin. Jangan sampai yang dijadwalkan bekerja justru tidak berada di tempat, apalagi sampai di luar kota,” tegasnya.
Pelaksanaan WFH bagi ASN di lingkungan Pemkab Sukabumi dijadwalkan setiap hari Jumat, mengikuti arahan dari pemerintah pusat. Selama WFH, ASN diwajibkan bekerja dari rumah atau domisili masing-masing.
WFH diterapkan sebagai langkah efisiensi penggunaan sumber daya, diantaranya penghematan bahan bakar minyak dan listrik.
Sementara itu, dalam rapat dinas itu Asep yang didampingi Wakil Bupati Sukabumi Andreas menyerahkan penghargaan kepada sejumlah perangkat daerah atas kontribusi dalam meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi. Selain itu, diserahkan pula sertifikat akreditasi laboratorium Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebagai bentuk peningkatan kualitas layanan publik.
Rapat kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dari sejumlah instansi, diantaranya Samsat Cibadak, Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), DLH serta Dinas Kesehatan.
Asep mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari sektor pajak yang dinilai masih memiliki potensi besar untuk digali. Ia mengapresiasi kebijakan Gubernur Jawa Barat yang memberikan kemudahan pembayaran pajak kendaraan bermotor tanpa KTP pemilik lama.
Menurutnya, kebijakan tersebut harus dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah daerah melalui langkah konkret di lapangan.
Asep menambahkan, pemkab. Sukabumi tengah mencanangkan program operasi gabungan pajak kendaraan sekaligus layanan pembayaran pajak di wilayah masing-masing.
“Pajak ini langsung masuk ke kas daerah. Kita perlu jemput bola agar masyarakat lebih mudah dan sadar membayar pajak,” ujarnya.
Sementara itu, Andreas menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mendukung pembangunan daerah. Ia meminta seluruh perangkat daerah untuk terus memperkuat koordinasi dan kerja sama.
“Kerja sama yang solid antarinstansi menjadi kunci. Kita harus saling membantu dan memperkuat satu sama lain,” katanya.
Dia mengingatkan para camat untuk mengawal proyek strategis nasional di wilayahnya agar berjalan optimal dan terintegrasi. Program-program tersebut, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih, dinilai sebagai bagian penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Selain itu, sektor UMKM juga didorong untuk mengambil peran dalam mendukung program pemerintah, termasuk masuk ke dalam rantai pasok kebutuhan program MBG di Kabupaten Sukabumi.
Di bidang pelayanan dasar, perhatian juga difokuskan pada penanganan stunting. Kepala perangkat daerah hingga camat diminta mendukung target pemerintah provinsi dalam menekan angka stunting hingga di bawah 5 persen melalui peningkatan kualitas lingkungan dan layanan kesehatan. @andri
