Anggota DPRD Jabar : Pengelolaan Desa Wisata Oleh BUMDes Bisa Terintegrasi dengan Sistem yang Baik

Editor Anggota DPRD Jabar Haji Kusnadi. /visi.news/eko aripyanto
Silahkan bagikan

VISI.NEWS | BANDUNG – Anggota DPRD Jabar, Haji Kusnadi menilai ada kontribusi dan sinergitas yang kuat dalam menjalankan pengelolaan konsep desa wisata yang di kelola BUMDes bisa terintegrasi dengan sistem yang baik.

Kusnadi mengatakan, perlu adanya sinergitas yang luar biasa antara pemilik modal lokal bersama perangkat desa untuk mengelola desa wisata, tentunya dibarengi dengan pembenahan persoalan infrastruktur atau akses menuju lokasi desa wisata tersebut.

“Pemerintah daerah perlu hadir dan mencarikan solusi terutama soal infrastruktur, ketika semua penunjang desa wisata terpenuhi, maka desa wisata yang dikelola oleh setiap BUMDes tersebut akan maksimal,” katanya, Sabtu (22/1/2022).

Berbagai potensi yang terdapat di sekitar desa wisata, lanjut Kusnadi, perlu adanya legalisasi dan bersertifikasi, sehingga berbagai produk atau komuditas perekonomian masyarakat bisa lebih mendongkrak penghasilan yang maksimal.

“Perlu legalisasi dan sertifikat dari Badan Pengawasan Obat Dan Makanan (BPOM), oerlu dorongan dari DPMD diwilayahnya, sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan pelaku usaha,” ujarnya.

Selain itu, dukungan dan kontribusi dari berbagai pihak menjadi bagian dari desa wisata dan bersinergi dengan pemangku kepentingan, sehingga pemasaran desa wisata ini terkoneksi dengan desa lainnya untuk saling melengkapi dan mengisi destinasi wisata.

“Koneksitas dan komitmen yang jelas antaradesa agar tidak terjadi kecemburuan social, desa lainnya harus bersama-sama mendukung agar terwujudnya desa wisata dalam upaya kesejahteraan masyarakatnya,” ungkap Kusnadi.

Terakhir, keberadaan BUMDes merupakan kontribusi dari pemilik modal dan masyarakat untuk kemajuan desa, dalam hal ini, pelaku usaha berkomitmen untuk bersama-sama memajukan desa melalui usaha yang dijalankan untuk kepentingan desa.

“Intinya adalah harus bekerja sama dan gotong royong guna mewujudkan desa wisata yang maju dan sejahtera,” @eko

Baca Juga :  Ketua Komisi C: Biaya Buang Sampah Puluhan Milyar

M Purnama Alam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

BAGIAN 2 | Soal PAW Partai Golkar Kab. Bandung, Ini Kata UU MD3

Sab Jan 22 , 2022
Silahkan bagikanVISI.NEWS | SOREANG – Mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, UU Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MD3 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 13 tahun 2019 dan PKPU Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan PKPU Nomor 6 Tahun […]