VISI.NEWS | BANDUNG – Kota Bandung sedang . Menjelang rencana penutupan Tempat Pembuangan Akhir pada Desember 2026, Pemerintah Kota Bandung menghadapi tekanan besar untuk segera menuntaskan persoalan yang selama ini membayangi kota. Dengan ratusan ton sampah belum tertangani optimal setiap hari, ancaman “darurat sampah” bukan lagi wacana, melainkan alarm nyata.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengungkapkan sistem pengangkutan sampah saat ini masih jauh dari ideal. Secara operasional, pengangkutan efektif hanya bisa dilakukan Senin hingga Kamis. Sementara pada Jumat sampai Minggu, sampah terpaksa ditahan sementara di Tempat Penampungan Sementara (TPS), menciptakan tekanan besar di berbagai titik kota.
“Ini kondisi nyata di lapangan. Jumat sampai Minggu kita tampung dulu, Senin baru diangkut,” ujar Farhan di kawasan Teras Sunda Cibiru, Sabtu (25/4/2026).
Situasi ini diperparah dengan sekitar 500 ton sampah per hari yang disebut belum dapat dikelola secara optimal. Angka itu menjadi ancaman serius bila tidak segera diurai, terlebih ketika TPA ditargetkan ditutup akhir tahun nanti. Jika tak ada terobosan cepat, Bandung terancam menghadapi lonjakan timbunan yang bisa berdampak pada lingkungan, kesehatan publik, hingga kualitas hidup warga.
Sebagai respons, Pemkot Bandung menargetkan peningkatan kapasitas pengolahan hingga 600 ton per hari dalam dua bulan ke depan. Target ini disebut menjadi langkah darurat sekaligus fondasi menuju sistem pengelolaan sampah baru yang lebih mandiri dan berkelanjutan.
Salah satu strategi utama yang didorong adalah penguatan pengolahan berbasis kewilayahan di tingkat RW melalui pendekatan ekonomi sirkular. Konsep ini tidak hanya berfokus pada pengurangan sampah, tetapi juga mengubah sampah menjadi sumber daya melalui pengolahan organik, urban farming, hingga pengelolaan dapur sehat berbasis komunitas.
Di level infrastruktur, pemerintah juga menyiapkan pembangunan 36 titik fasilitas pengolahan sampah di tingkat kecamatan. Fasilitas ini dirancang memakai berbagai teknologi, mulai dari pengolahan organik hingga teknologi termal, sebagai upaya mengurangi ketergantungan terhadap pembuangan akhir.
Namun, tantangan terbesar justru ada di tingkat masyarakat. Hingga kini, kurang dari 10 persen RW di Bandung yang mampu mengelola sampah secara mandiri. Artinya, transformasi sistem tidak cukup hanya mengandalkan teknologi atau pemerintah, tetapi juga perubahan perilaku warga.
Farhan menegaskan sampah organik harus selesai di tingkat RW agar beban kota berkurang signifikan. Jika strategi ini berjalan, bukan hanya volume sampah ke TPS berkurang, tetapi pola pengelolaan kota juga bisa berubah secara fundamental.
“Target kita, sampah organik harus selesai di tingkat RW. Ini berat, tapi harus kita kejar,” katanya.
Dorongan ini sekaligus menandai pergeseran besar dalam paradigma pengelolaan sampah Bandung: dari buang-angkut-buang menjadi olah di sumber. Jika berhasil, ini bisa menjadi model baru bagi kota-kota lain yang menghadapi ancaman serupa.
Namun waktunya sempit. Dengan hitungan bulan menuju penutupan TPA, Bandung tak lagi punya ruang untuk lamban. Krisis ini menuntut percepatan, kolaborasi, dan perubahan gaya hidup warga.
Karena jika target gagal tercapai, yang dipertaruhkan bukan hanya kebersihan kota—tetapi Bandung bisa menghadapi ledakan persoalan sampah yang jauh lebih sulit dikendalikan. Darurat sampah kini bukan ancaman masa depan. Ia sudah di depan mata.
@uli
