VISI.NEWS | KAB. BANDUNG – Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) bekerjasama dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Bandung melaksanakan sosialisasi peningkatan partisipasi generasi muda pada Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Bandung.

Pelaksanaan sosialisasi dengan tema “Melalui Sosialisasi Tahapan Pilkada dan Edukasi Kewaspadaan Ancaman Cyber serta Penyebaran Hoaks” ini dihadiri para pemilih pemula dan pegiat media sosial yang dilaksanakan di Teras Sentani Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung, Selasa (19/11/2024).

Pelaksanaan sosialisasi itu dibuka Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Bandung Bambang Sukmawijaya diwakili Kabid Kewaspadaan Daerah dan Kerjasama Intelijen Holid Abdullah.

Sosialisasi itu dengan menghadirkan narasumber Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat Hedi Ardia, Kepala Diskominfo Kabupaten Bandung Yosep Nugraha diwakili Pranata Humas Diskominfo Kab. Bandung Adhie Nur Indra, Pengurus PWI Kabupaten Bandung Ziyan M. Nasyith dan Pemuda Sapu Bersih Hoax Raka Pratama.

Holid Abdullah mengatakan bahwa pelaksanaan sosialisasi ini adalah untuk meningkatkan partisipasi generasi muda jelang Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Bandung.

“Kami di Bidang Kewaspadaan Daerah dan Kerjasama Intelijen Badan Kesbangpol Kabupaten Bandung mengadakan sosialisasi yang diikuti oleh sekitar 100 orang. Para pesertanya dari generasi muda dan anggota PWI Kabupaten Bandung,” tutur Holid.

Ia mengatakan dalam pelaksanaan sosialisasi ini adalah dalam peningkatan kerjasama, selain untuk menghindari penyebaran hoaks.

“Sosialisasi ini dalam rangka menghindari konflik jelang Pilkada di Kabupaten Bandung. Untuk itu, Badan Kesbangpol Kabupaten Bandung bersama PWI melaksanakan sosialisasi ini,” katanya.

Holid berharap dalam menghadapi Pilkada Serentak 2024 mendatang, berusaha untuk menghindari hoaks dan konflik di antara masyarakat yang nantinya akan menentukan pilihannya pada Pilkada mendatang.

Sementara itu, Komisioner KPU Jawa Barat Hedi Ardia mengatakan bahwa generasi gen Z akrab dengan gadget dan mereka dalam kesehariannya tidak akan pernah bisa lepas dari media sosial.

“Maka yang menjadi persoalan bagaimana mereka memanfaatkan keberadaan media sosial itu untuk meningkatkan literasi politik mereka. Bukan sekedar untuk hiburan semata. Nah ini yang perlu dibangun kesadarannya dan ditingkatkan dalam rangka literasi politik mereka,” kata Hedi.

Hal itu, lanjut Hedi, perlu dukungan semua pihak. Tidak hanya dari penyelenggara, tapi dari semua pihak. Baik dari pemerintah, media massa itu sendiri.

Hedi pun mengungkapkan bahwa persiapan Pilkada Jabar 2024 sedang berproses, khusus untuk logistik sedang dalam proses pengepakan. Kemudian, sebentar lagi logistik Pilkada geser ke tingkat kecamatan.

“Kemudian pelaksanaan kampanye saat ini memasuki Minggu terakhir karena hari Sabtu 23 November 2024 itu merupakan hari terakhir kampanye pukul 00.00 WIB. Artinya mulai tanggal 24 November 2024 dini hari sampai tanggal 26 November 2024 itu adalah hari tenang. Dimana tidak ada lagi kegiatan kampanye dalam bentuk apapun,” tuturnya.

Ia menyebutkan dalam peraturan KPU yang baru, di mana masa tenang itu tidak diperbolehkan adanya alat peraga kampanye dan bahan kampanye.

“Ini yang menjadi permasalahan klasik. Di mana paslon dan tim suksesnya sering kali mereka enggan membersihkan alat peraga kampanye (APK) dan bahan kampanye yang mereka produksi dan pasangan sendiri,” katanya.

Sementara di aturan itu, Hedi menyebutkan, KPU hanya membersihkan alat peraga kampanye yang diproduksi atau yang difasilitasi oleh KPU saja.

“Oleh karena itu kami menghimbau agar paslon dan tim suksesnya penuh dengan kesadaran untuk menurunkan APK dan bahan kampanyenya sendiri pada hari tenang. Khawatir kalau pihak lain yang menurunkan, nanti dirusak atau hilang,” ujarnya.

Dalam menghadapi musim hujan jelang Pilkada Serentak 2024, ia menyebutkan daerah-daerah yang rawan bencana berdasarkan data yang disampaikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) ke KPU.

“Ada daerah-daerah yang rawan bencana. Termasuk bencana banjir. Kita sudah punya pengalaman mengenai bagaimana kita menyikapi banjir pada saat pemungutan dan penghitungan suara. Itu penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan dan desa sudah memetakan dan mengantisipasinya,” katanya.

Hedi berharap dua hari sebelum pemungutan dan penghitungan suara itu tidak turun hujan deras. Sehingga tidak menyebabkan banjir yang pada akhirnya bisa mengganggu proses pemungutan dan penghitungan di TPS Tempat Pemungutan Suara).

Ia berharap kepada KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) untuk lebih jeli dalam memilih titik lokasi TPS yang aman dan jauh dari ancaman potensi banjir atau terkena air hujan. Mengingat logistik Pilkada Serentak umumnya dari bahan kertas yang mudah rusak jika terkena air hujan.

Hedi pun turut mengungkapkan indeks kerawanan pemilu di Jawa Barat tidak terlalu tinggi, walaupun ada potensi ke arah sana.

“Tapi saya sangat menyakini masyarakat Jawa Barat itu sangat guyub. Mereka sangat santun satu sama lain, yang penting jangan ada pihak-pihak yang memanfaatkan kesempatan untuk memprovokasi pihak lainnya, yang ujungnya terjadi konflik sosial atau konflik horizontal sesama anak bangsa. Itu yang kita khawatirkan. Tetapi secara umum kalau semuanya berpolitik secara dewasa, dengan rasionalitas konflik fisik tidak akan terjadi. Kalau kita masih berpolitik dengan rasional,” tuturnya. @kos