Oleh Djamu Kertabudi
KONFLIK di wilayah politik menunjukkan sebuah dinamika dan dialektika yang selalu mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara. Sepanjang konflik ini disikapi dengan baik melalui strategi komunikasi dan manajemen konflik yang memadai sesuai dengan orientasi kepentingan masyarakat. Itulah esensi dari politik. Dan tidak ada masalah.
Ada sebuah pepatah klasik yang patut disimak, yaitu “semakin tinggi kedudukan, semakin besar angin menerjang”. Yang lebih ekstrim adalah “siapa menabur angin, akan menuai badai”.
Itulah sekelumit ungkapan pembuka yang dapat dinilai relevan dengan dinamika yang berkembang di KBB kekinian, dan mungkin ke depan. Nada emosional yang bernuansa kontroversi tengah melanda berbagai pihak dalam menyikapi kondisi KBB saat ini.
Berbagai reaksi publik terhadap persoalan yang dihadapi tengah meningkat tajam yang dalam tataran praktis tidak berbanding lurus dengan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana diamanatkan TAP MPR No.VI Tahun 2021. Namun apa dikata, mungkin hal ini dipengaruhi oleh perkara hukum yang sedang dihadapi pemimpin KBB yang sudah dua kali terjadi. Sehingga tingkat kepercayaan publik sedang menuju ketitik nadir.
Dalam kondisi seperti ini, kewajiban Hengky Kurniawan sebagai wakil bupati yang melaksanakan tugas Bupati Bandung Barat mengemban tugas utama guna menciptakan kondusivitas baik di intern birokrasi pemda maupun di area publik yang merupakan tugas berat. Bahkan kapabelitasnya dipertaruhkan.
Dengan demikian perlu diciptakan konstruksi kolaboratif dari berbagai steakholder guna berperan dalam menciptakan “check & balance” dalam proses penyelenggaraan pemerintahan Daerah KBB.
Yang menarik, saat Plt. Bupati Hengky Kurniawan didengar kesaksianya dalam sidang pengadilan perkara dugaan korupsi As Umbara (Bupati), beliau secara terbuka dan cukup gamblang menyampaikan informasi kaitan dengan peran beliau dalam perkara ini. Sehingga muncul peran seseorang berinisial AL. Namun persoalan menjadi lain saat seusai memberi kesaksian di pengadilan, beliau dalam wawancara dengan pihak insan pers menyatakan beliau sering di fitnah oleh oknum yang ingin menjatuhkannya dan selalu berasumsi di media yang tidak berdasarkan bukti konkrit, sehingga KBB selalu gaduh.
Dengan pernyataan ini persoalan kian melebar kemana-mana, bahkan berpontensi menimbulkan kegaduhan baru. Hal ini bisa dilihat di media sosial bagaimana sikap netizen tentang hal ini yang lebih bersuara minor terhadap beliau.
Secara pribadi, saya memandang pernyataan beliau ini sebagai ungkapan “curhatan” secara personal. Namun dalam kapasitas sebagai pemimpin pemerintahan tidaklah perlu ada pernyataan seperti ini karena berdampak kontraproduktif. Apapun persoalan yang dihadapi, menurut pepatah urang lembur eta mah “resiko jeneng“. Maknanya sikapi secara profesional dan berintegritas, mengingat hal ini sebagai sebuah konsekwensi logis dari jabatan tinggi yang diembannya. Wallohu A’lam. Wasaalam.
(Penulis, pemerhati masalah politik dan pemerintahan)
