VISI.NEWS | BANDUNG – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat mencatat, sebanyak 57 peristiwa banjir terjadi sepanjang November 2021 disejumlah daerah seperti Kabupaten Cianjur, Garut, Sukabumi, Bogor, kemudian wilayah pantai utara yakni Cirebon, Karawang, dan Indramayu. tidak hanya banjir, BPBD Jabar juga mencatat sebanyak 220 peristiwa tanah longsor dan 77 kejadian angin puting beliung.
Menanggapi hal tersebut, Manager Advokasi dan Kampanye Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Barat (Jabar), Wahyudin mengatakan, saat ini Jabar sudah mengalami iklim yang signifikan, terbukti maraknya bencana alam khususnya hidrometeorologi atau banjir disejumlah daerah di Jabar.
“Dari hasil kajian, analisa serta pantauan langsung dilapangan, menyimpulkan bahwa iklim di Jabar sudah mengalami perubahan yang luar biasa, sehingga berdampak bencana yang kerap terjadi di Jabar,” katanya.
Ada dua faktor diduga penyebab terjadinya perubahan iklim di Jabar, misal, lanjut Wahyudin, izin tambang dan izin bisnis properti yang kemudian mengubah penampang bumi atau tutupan vegetasi sehingga berdampak buruk terhadap keberlangsungan lingkungan.
“Terkait izin tambang di Jabar, saat ini pemohon dapat mengajukan proses perizinan dengan cara Online Single Submission (OSS) sehingga perizinan tambang di Jabar sangat mudah dan marak,” ujarnya.
Dihubungi melalui pesan WhatsApp, kepada VISI.NEWS, Rabu (15/12/21), Wahyudin menambahkan, selain akibat sistem OSS, kebijakan proses perizinan tambang tersebut, disinyalir terdapat kelonggaran kebijakan hal ini diduga mengacu pada UU Minerba, Omnibus Law dan lain sebagainya.
“Dan terkait izin bisnis properti, disinyalir salah satu penyebab buruknya keberlangsungan lingkungan, misal karena diduga akibat dampak dari adanya proyek strategis nasional seperti kereta cepat Jakarta-Bandung serta pembangunan sejumlah jalan bebas hambatan lainnya,” urainya.
Perubahan iklim ini jadi salah satu faktor utama selain faktor alam lainnya, seperti instensitas hujan yang tinggi,
sejumlah hal tersebut tentu sangat mengubah bencana alam dan menyebabkan perubahan alih fungsi yang sangat signifikan.
“Di sisi lain, dengan keadaan seperti itu, upaya pemerintah, baik pusat maupun Pemprov Jabar tidak berbanding lurus dengan kerusakan yang terjadi,” pungkasnya.@eko
