Bupati Dadang Supriatna Raih Penghargaan Gerakan Menuju 100 Smart City

Editor Bupati Bandung HM Dadang Supriatna menerima piagam penghargaan program Gerakan Menuju 100 Smart City dari Kemkominfo RI. /visi.news/ist
Silahkan bagikan

VISI.NEWS | SOREANG – Bupati Bandung HM Dadang Supriatna menerima piagam penghargaan program Gerakan Menuju 100 Smart City dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) Republik Indonesia (RI).

Melalui peran bupati, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung diganjar penghargaan smart city untuk Dimensi Smart Environment.

Penghargaan tersebut diberikan, lantaran Pemkab Bandung dinilai telah melakukan pencapaian penyusunan masterplan dan implementasi program Smart City dalam aspek lingkungan. Untuk diketahui, smart city merupakan salah satu program prioritas pembangunan Pemkab Bandung.

Bupati Bandung Dadang Supriatna menjelaskan, smart environment (lingkungan pintar) merupakan apresiasi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang sudah memberikan kenyamanan, memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam, keindahan fisik maupun non fisik, lingkungan yang bersih tertata, dan ruang terbuka hijau (RTH) yang representatif.

“Menjaga lingkungan tentunya bukan hanya tugas pemerintah, dan capaian ini merupakan kerja sama seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Bandung, yang peduli terhadap lingkungan melalui konsep jaga lembur,” tutur bupati di sela acara Closing Ceremony Gerakan Menuju Smart City di International Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang, Selasa (14/12/2021).

Sementara itu, dalam siaran persnya, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate menyatakan, untuk menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo terkait transformasi digital dalam mendukung Satu Data Indonesia, pihaknya tengah melakukan konsolidasi dan streamline beragam aplikasi layanan publik.

Menurutnya, integrasi dan interoperabilitas data lintas pemerintah pusat dan daerah perlu dilakukan dengan menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui Bagi Pakai Data.

“Penerapan SPBE diharapkan dapat mendukung perwujudan integrasi data pemerintah Indonesia melalui bagi pakai data antar instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga dapat mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik lagi dan dapat diandalkan oleh masyarakat,” ujarnya.

Baca Juga :  Sekali Lagi Zidane Mundur dari Real Madrid

Mengenai tata kelola data, Menteri Johnny menjelaskan, saat ini pemerintah pusat dan daerah menggunakan lebih dari 27.400 pusat data dan server.

“Dari jumlah itu, hanya 3 persen diantaranya yang memenuhi global standar atau yang memanfaatkan cloud. Bisa dibayangkan kesulitan interoperabilitas data itu, saat ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah menggunakan lebih dari 27.400 aplikasi, bisa dibayangkan berapa tidak efisiennya tata kelola,” pungkasnya.@alfa

M Purnama Alam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Next Post

Komisi VIII DPR RI Kutuk Keras Kejahatan Seksual di Lingkungan Agama

Rab Des 15 , 2021
Silahkan bagikanVISI.NEWS | JAKARTA – Anggota Komisi VIII DPR RI Endang Maria Astuti mengutuk keras tersangka pelaku kejahatan seksual kepada anak-anak yang terjadi di lingkungan pendidikan umum dan pendidikan agama. Dia juga meminta aparat kepolisian untuk mengusut tuntas kejahatan yang telah merenggut kemerdekaan dan kebebasan kemanusiaan perempuan dan anak-anak tersebut. […]