VISI.NEWS | JAKARTA – Rencana pemerintah untuk memberikan keleluasaan bagi organisasi masyarakat atau Ormas Keagamaan dalam mengelola pertambangan menuai kritik dari sejumlah ekonom. Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios), Wahyudi Askar, menyebutkan beberapa dampak ekonomi dan lingkungan yang akan ditimbulkan akibat rencana pengelolaan konsesi tambang oleh ormas tersebut.

Ketidakadilan Ekonomi:
Ormas yang mengelola tambang mungkin tidak memiliki keahlian atau sumber daya yang cukup untuk mengelola tambang secara efisien.
Hal ini dapat mengakibatkan penurunan produktivitas dan pendapatan yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan tambang yang lebih berkapasitas.
Selain itu, rencana ini berpeluang menciptakan korupsi dan penyalahgunaan wewenang karena ormas mungkin tidak memiliki sistem pengawasan yang ketat seperti perusahaan tambang yang lebih besar.

Ketidakpastian Hukum dan Investasi:
Investor akan enggan menanamkan modalnya dalam proyek tambang yang dikelola oleh ormas karena risiko hukum dan ketidakpastian kebijakan.

Dampak Lingkungan:
Ormas yang tidak memiliki pengetahuan atau pengalaman memadai dalam pengelolaan lingkungan dapat meningkatkan risiko pencemaran udara, air, dan tanah.

Rencana ini harus ditolak karena berpotensi merugikan negara secara materil, merusak struktur pasar, memukul kepercayaan investor, dan menghilangkan potensi pendapatan negara.

@shintadewip