Dadang: Kalau Belum Siap Jangan Dipaksakan untuk Melaksanakan Musrembang

Editor :
Ketua Jamparing Institute sekaligus Delegasi Kecamatan, Dadang Risdal Aziz, saat Musrembang./visi.news/ki agus.

Silahkan bagikan

VISI.NEWS — Melaksanakan Musrembang semestinya sudah diberikan pembekalan terlebih dahulu agar semua peserta bisa mengetahui pokok bahasan yang akan diajukan. Kalau hanya memaksakan saja, menurut Ketua Jamparing Institute sekaligus Delegasi kecamatan, Dadang Risdal Aziz, tidak akan mencapai kesepakatan maksimal.

Dadang yang mengaku sudah 7 (tujuh) tahun sebagai delegasi kecamatan, baru kali ini mengalami dipelaksanaan Musrembang yang diselenggarakan Dinas Sosial kurang maksimal. Panitia lokal dinas sosial tidak menyediakan printout daftar kegiatan yang akan disinkronkan dgn seluruh delegasi kecamatan hingga sedikit mengalami kesulitan saat harus mencocokan dan menvalidasi.

Dia menyoroti beberapa item lain yang dianggapnya terlalu dipaksakan, seperti daftar Calon Penerima Cek Lokasi (CPCL), dan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang merupakan sistem baru dan dibahas tanpa ada sosialiasi dan penyampaian informasi dan nampaknya sistem ini belum dikuasai oleh operator di semua tingkatan.

“Mana mungkin peserta Musrembang bisa mengetahui secara spesifik tentang kedua instrumen tersebut, kalau sebelumnya tidak dilakukan sosialisasi,” katanya usai mengikuti forum OPD (organisasi perangkat daerah) Musrembang di Gedung SLRT, Selasa (23/2/2021).

Dari sini bisa ditarik kesimpulan, lanjut dia, kalau forum OPD musrembang ini cenderung belum siap sehingga harus dipaksakan dilakukan, karena sesuai dengan program kegiatan yang sudah diajukan tahun sebelumnya hanya sebagai rutinitas tahapan kegiatan penyusunan program.

Juga mengenai CPCL, dia menjelaskan, semestinya ada penjelasan siapa dan bagaimana penyelenggaraannya bukan langsung dibahas. Sehingga peserta lebih banyak tidak tahunya daripada menyimak dan mengerti. Mengingat data CPCL tidak dibawa peserta karena tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu.

Dia meminta kepada panitia untuk lebih profesional dalam menyelenggaran suatu kegiatan. Apalagi dalam kegiatan forum OPD musrembang ini yang menyangkut kebijakan pemerintah dalam menanggulangi permasalahan sosial.

“Musrembang ini jangan dijadikan sebuah keharusan yang berorientasi pada penyampaian program tapi lolos dari penyampaian informasi sebelumnya,” ujar dia.

Bila demikian halnya, ungkap dia, kegiatan ini tidak lebih hanya bersifat seremonial tanpa tersirat kebijakan strategis karena hanya berupa schedule kegiatan yang menuntut untuk dilaksanakan. @qia.

M Purnama Alam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

WFH Jangan Sampai Menghambat Kinerja

Sel Feb 23 , 2021
Silahkan bagikanVISI.NEWS – Wakil Ketua DPRD Jawa Barat H. Ade Barkah berpesan kepada para ASN (aparatur sipil negara), agar kebijakan work from home (WFH) tidak sampai menghambat kinerja. “Pelayanan harus tetap berjalan dengan baik meski pandemi Covid-19. Jalankan protokol kesehatan dengan baik agar terjaga dari pandemi, baik diri sendiri maupun […]