VISI.NEWS | BANDUNG – Ketegangan global yang dipicu langkah militer Amerika Serikat di Venezuela belum sepenuhnya mereda ketika Presiden AS Donald Trump kembali melontarkan pernyataan kontroversial. Kali ini, sorotannya tertuju pada Greenland. Tak lama setelah operasi militer AS yang berujung pada penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro, Trump kembali menyuarakan keinginannya agar Amerika Serikat mengambil alih pulau terbesar di dunia itu dengan dalih keamanan nasional.
Trump menilai posisi Greenland sangat krusial dalam peta pertahanan global, terutama di tengah meningkatnya rivalitas Amerika Serikat dengan Rusia dan China. Menurutnya, kawasan sekitar Greenland kini menjadi arena aktivitas kekuatan besar dunia.
“Kita membutuhkan Greenland dari sudut pandang keamanan nasional. Letaknya sangat strategis,” ujar Trump kepada wartawan di Washington, sehari setelah operasi militer AS di Venezuela.
Ia bahkan mengklaim bahwa perairan di sekitar Greenland dipenuhi kapal Rusia dan China.
“Saat ini, Greenland dipenuhi kapal-kapal Rusia dan China di mana-mana,” tambahnya.
Greenland selama hampir 300 tahun berada di bawah kekuasaan Denmark, meskipun secara geografis merupakan bagian dari Amerika Utara. Wilayah ini memperoleh pemerintahan sendiri pada 1979 melalui referendum, namun urusan luar negeri dan pertahanan masih berada di tangan Kopenhagen. Dengan jumlah penduduk sekitar 56.000 jiwa—mayoritas Inuit—serta sekitar 80 persen wilayahnya tertutup es, Greenland tampak jauh dari hiruk-pikuk geopolitik dunia. Namun letaknya di kawasan Arktik justru menjadikannya aset strategis bernilai tinggi.
Amerika Serikat sendiri telah lama memiliki kepentingan militer di Greenland. Sejak Perang Dunia II, AS mengambil peran pengamanan wilayah itu setelah Denmark diduduki Nazi Jerman. Hingga kini, Washington masih mengoperasikan Pangkalan Luar Angkasa Pituffik, yang sebelumnya dikenal sebagai Pangkalan Udara Thule. Fasilitas ini memegang peran penting dalam sistem peringatan dini dan pertahanan rudal Amerika Serikat.
“Jika Rusia mengirim rudal ke arah AS, rute terpendek untuk senjata nuklir adalah melalui Kutub Utara dan Greenland,” kata Marc Jacobsen, profesor madya di Royal Danish Defence College.
Menurutnya, itulah alasan utama mengapa keberadaan pangkalan tersebut sangat vital bagi keamanan Amerika Serikat.
Meski Trump menegaskan bahwa ambisinya bukan didorong oleh kepentingan ekonomi, sejumlah pengamat menilai faktor sumber daya alam sulit dipisahkan dari isu Greenland. Mencairnya es akibat pemanasan global membuka peluang eksplorasi mineral tanah jarang, uranium, dan besi yang bernilai strategis di tengah persaingan global. Ian Lesser, peneliti senior di German Marshall Fund of the United States, menilai ketertarikan Trump sejalan dengan pandangan ekonominya.
“Presiden sangat menaruh perhatian pada sumber daya, baik mineral, energi, maupun peluang komersial,” ujar Lesser.
Ia menambahkan bahwa meski eksploitasi sumber daya di Greenland tidak mudah dan mahal, isu ini tetap memicu kekhawatiran banyak pihak.
Pernyataan Trump tersebut langsung menuai penolakan keras dari Greenland dan Denmark. Perdana Menteri Greenland, Jens Frederik Nielsen, menyebut gagasan penguasaan AS sebagai sesuatu yang tidak realistis.
“Cukup sudah. Ini adalah fantasi,” tegasnya.
Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, juga menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak memiliki hak untuk mencaplok wilayah Kerajaan Denmark, terlebih Denmark merupakan sekutu lama AS dalam NATO.
Di tingkat masyarakat, penolakan juga menguat. Meski sebagian besar warga Greenland mendukung kemerdekaan penuh dari Denmark, mayoritas menolak gagasan untuk menjadi bagian dari Amerika Serikat.
“Ini adalah ide yang sangat berbahaya,” kata Dines Mikaelsen, seorang operator tur lokal.
Mantan Perdana Menteri Greenland, Aleqa Hammond, bahkan menilai sikap Trump merendahkan rakyat Greenland. “Dia memperlakukan kami seperti barang yang bisa dia beli,” ujarnya.
Trump sejatinya bukan kali ini saja mengungkap ketertarikannya terhadap Greenland. Pada 2019, saat menjabat pada periode pertamanya, ia sempat menawarkan pembelian pulau tersebut, namun ditolak mentah-mentah. Setelah kembali ke Gedung Putih pada Januari 2025, wacana itu kembali mencuat, kali ini dengan nada yang lebih keras dan dibingkai dalam narasi keamanan nasional. Dengan meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Arktik dan rivalitas global yang kian tajam, Greenland kembali menjadi sorotan dunia. Namun dengan penolakan tegas dari Denmark dan rakyat Greenland sendiri, ambisi Trump untuk menguasai pulau es raksasa itu tampaknya masih akan menemui jalan terjal. @kanaya
