Debat Publik Kandidat Paslon Bupati Bandung, Apakah Isu Lingkungan Menjadi Program Prioritas ke Depan?

Editor :
Penggiat lingkungan, Denni Hamdani./visi.news/istimewa

Silahkan bagikan

VISI.NEWS – Penggiat lingkungan dari Jaga Balai Kabupaten Bandung, Denni Hamdani berharap, persoalan dan penanganan lingkungan di Kabupaten Bandung harus jadi program prioritas pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati Bandung ke depan. Mengingat berdasarkan kabar di lapangan, kini tercatat sekitar 35.000 hektare lahan di Kabupaten Bandung masih dalam kondisi kritis. Diinformasikan, debat publik paslon akan dilaksanakan Sabtu (31/10/2020) besok.

“Kita akan melihat dari debat publik paslon bupati dan wakil bupati Bandung tersebut. Apakah visi dan misinya ke depan, penanganan lingkungan di Kabupaten Bandung menjadi program prioritas atau tidak. Masalahnya, di Kabupaten Bandung masih banyak lahan kritis,” kata Denni ketika dihubungi VISI.NEWS via telepon, Jumat (30/10/2020).

Denni menyebutkan ada tiga parameter indeks kualitas lingkungan hidup itu, yakni indeks kualitas udara, air dan indeks kuaitas tutupan lahan.

“Jadi paslon untuk mengetahui tiga indikator itu, yaitu harus mengetahui data dan faktanya. Indeks kualitas air, udara, dan tutupan lahan seperti apa?” katanya.

Denni mengatakan, kualitas indeks lingkungan Jawa Barat, yang di dalamnya Kabupaten Bandung adalah indeks kualitas paling bawah dari 34 provinsi di Indonesia.

“Artinya Kabupaten Bandung bagian dari Jawa Barat. Dengan memiliki luas lahan kritis yang signifikan, yang berkontribusi pada Jawa Barat khususnya dalam indeks kualitas lingkungan hidup,” ujarnya.

Disebutkan, luas lahan kritis di Kabupaten Bandung berdasarkan informasi terakhir mencapai 35.000 hektare, sedangkan di cekungan Bandung yang meliputi sejumlah kabupaten dan kota di Jawa Barat mencapai seluas sekitar 50.000 hektare.

“Salah satunya cagar alam yang ada di Kabupaten Bandung, yaitu Gunung Papandayan, Gunung Tilu, Gunung Simpang, Gunung Burangrang, dan Gunung Tangkubanparahu. Selain lokasinya di Kabupaten Bandung, wilayah itu ada di Kabupaten Bandung Barat. Potensi tutupan lahan yang kritis di kawasan itu berpotensi menyumbang bencana, apalagi saat ini menghadapi potensi alam La Nina yang diperkiraan mengalami peningkatan curah hujan antara 20-40 persen,” paparnya.

Baca Juga :  120 Warga di Hari Kedua Operasi Yustisi Terjaring di Soreang

Ia berharap berbagai kondisi dan poteni alam tersebut harus menjadi poin penting oleh para calon tersebut.

“Siapa pun yang akan menjadi bupati dan wakil bupati Bandung harus mengusung program perbaikan lingkungan di Kabupaten Bandung yang terukur ke depan,” harapnya.
Bercermin pada kondisi kejadian kasus lingkungan di Kawasan Bandung Utara (KBU), yaitu mencapai 4.414 kasus kejadian pada bulan lalu. Hal itu menunjukkan semakin parahnya kondisi kerusaan lingkungan di KBU.

“Kita tidak tahu di Kawasan Bandung Selatan (KBS) yang merupakan dominan Kabupaten Bandung. Mereka harus mengusung upaya riil di lapangan, yaitu harus membuat Perda KBS. Karena apa, Perda KBS akan jauh lebih mudah monitornya dan evaluasinya karena hanya satu daerah administrasi yaitu Kabupaten Bandung. Berbeda dengan KBU, yaitu terdiri dari KBB, Cimahi, dan Kota Bandung. Meski sebagian Kabupaten Bandung, seperti kawasan Cilengkrang dan Cimenyan. Itu akan lebih sulit kontrolnya karena perizinan akan keluar dari setiap wilayah administratif,” ungkapnya.

Ia mengatakan, jika Kabupaten Bandung sudah dilengkapi dengan kekuatan hukum atau payung hukumnya akan lebih mudah melakukan kontrolnya. Denni menyebutkan di Kabupaten Bandung, khususnya di Gunung Pabeasan Arjasari telah terjadi kerusakan lingkungan.

“Kita juga belum tahu, di dalam tata rung apakah itu zona hijau atau apa? Untuk itu, saya berharap rencana detil tata ruang harus diperbaiki ke depan,” katanya.

Ia berharap kepada para calon bupati dan wakil bupati Bandung itu harus memiliki skema atau program ke depan yang bisa ditawarkan terkait penanganan lingkungan.

“Mereka juga mungkin akan bingung. Dengan adanya Undang-Undang Omnibus Law, faktor lingkungan merupakan hal yang rentan sekali,” katanya.

Contohnya, imbuh Denni, taman nasional atau cagar alam, statusnya bisa diturunkan atau dialihkan untuk kepentingan investasi.

Baca Juga :  Pasca Digeruduk Warga Ultra Jaya Direkomendasikan Dewan Agar Ditutup

“Nah itu kan berat. Para penggiat lingkungan pun tidak bisa lagi suara prontal karena dinilai mengganggu investasi. Misalnya, barangsiapa yang mengganggu geothermal atau panas bumi akan terkena hukuman dan penjara sekian tahun. Itu sudah represif menurut saya,” tuturnya.

Ia berharap kepada para kandidat untuk menolak hal itu karena merugikan masyarakat.

“Apakah mereka berani enggak untuk berbeda dari kepentingan pusat. Nah ini yang harus menjadi tantangan,” pungkasnya. @yas

Fendy Sy Citrawarga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Profil Calon Bupati Bandung No. 3, H.M. Dadang Supriatna, S.Ip., M.Si.

Jum Okt 30 , 2020
Silahkan bagikanVISI.NEWS – Calon Bupati Bandung dengan nomor tiga (No.3) H.M. Dadang Supriatna, S.Ip., M.Si., sudah sangat dikenal di Kabupaten Bandung. Dadang dikenal sejak sebagai aktifis organisasi kepemudaan, kepala desa, hingga jadi politisi yang piawai. Kang DS, sapaan akrab Cabup tersebut, lahir di Bandung pada 7 Agustus 1971 atau sekarang […]