VISI.NEWS | BANDUNG – Penyerapan anggaran APBD Provinsi Jawa Barat (Jabar) Tahun Anggaran (TA) 2021, hingga bulan November, sebesar 76,11 persen, capaian tersebut diakui berada diatas rata-rata nasional tingkat provinsi yakni 65 persen.
Hal tersebut dikatakan Kepala BPKAD Jabar, Nanin Hayani Adam, ia mengatakan, serapan anggaran APBD tingkat I per bulan November 2021 mencapai sekitar Rp. 39,3 triliun atau di atas rata-rata provinsi lain ditingkat nasional.
“Rata-rata pencapaian serapan anggaran di provinsi lain adalah 65 persen, Alhamdulilah di Jabar mencapai 76,11 persen, artinya capaian serapan anggaran Provinsi Jabar diatas rata-rata,” katanya.
Kepada VISI.NEWS Kamis (16/12/21), meski tidak merinci, serapan paling tinggi yaitu belanja wajib, misal biaya BOS, gaji pegawai, pembayaran listrik, telepon kantor dan pembayaran iuran BPJS masyarakat penerima manfaat.
“Untuk belanja modal, diketahui masih rendah, karena pihak ketiga yang mengerjakan kegiatan seperti konstruksi tidak meminta pembayaran di awal melainkan di akhir tahun,” ujar Nanin.
Selain itu, lanjut Nanin mengungkapkan, terkait anggaran penanganan Covid-19, terserap mencapai 37,5 persen atau sekitar Rp. 242,9 miliar, besaran rupiah tersebut, menyesuaikan dengan kondisi penyebaran Covid-19 di Jabar mengalami penurunan.
“Penyebaran Covid-19 di Jabar menurun, jika kasus penyebarannya meningkat, maka serapan anggaran guna penanganan Covid-19 tersebut pasti akan ikut meningkat,” ungkapnya.
Lebih jauh, Nanin menambahkan, masih terkait Covid-19, anggaran yang paling besar terserap yakni guna insentif tenaga kesehatan (Nakes) mencapai 87,14 persen atau sekitar Rp. 35 miliar, kemudian dukungan program vaksinasi 15,59 persen.
“Untuk penanganan dampak ekonomi sebesar 38,11 persen, serta realisasi program bantuan sosial (Bansos) sudah tersalurkan sebesar 41,39 persen,” pungkasnya.@eko
