VISI.NEWS | JAKARTA – Dewan Pertimbangan Agung (DPA) menjadi topik hangat yang disorot sebagai pengganti potensial untuk Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di masa pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Meskipun masih dalam tahap pembahasan di parlemen untuk payung hukumnya, DPA dianggap sebagai wadah yang dirancang untuk menjaga pengaruh politik Joko Widodo setelah beliau tidak lagi menjabat sebagai presiden.
Menurut sejumlah sumber, DPA diproyeksikan sebagai alat untuk mempertahankan peran politik Jokowi dalam pemerintahan, meskipun beliau sudah tidak lagi menjabat. Panel Barus, Bendahara Umum Projo, menyambut baik rencana ini dengan menyatakan bahwa Projo, sebagai partai yang eksis berkat dukungan Jokowi, mendukung penuh langkah-langkah politik beliau di masa depan.
“Projo ada karena ada Pak Jokowi, tidak ada Pak Jokowi tidak ada Projo! Maka terkait rencana DPA, yang pasti posisi Projo akan mendukung apapun langkah politik Pak Jokowi ke depannya,” ujar Panel dalam jumpa pers di Kantor DPP Projo, Pancoran, Jakarta Selatan, Jumat (12/7/2024).
Meskipun demikian, Projo tetap berimajinasi bahwa suatu hari nanti Jokowi dapat memimpin sebuah partai politik sebagai ketua umum. Alasannya, Jokowi masih dianggap memiliki pengaruh yang signifikan terhadap politik nasional.
“Imajinasi Projo mengenai langkah-langkah Pak Jokowi selanjutnya, kami berpikir bahwa beliau bisa memimpin sebuah partai politik, karena beliau selalu memberikan insentif elektoral kepada kelompok atau partai yang didukungnya,” tambah Panel dengan optimisme.
Rencana pembentukan DPA diharapkan dapat memberikan kejelasan terkait posisi politik Jokowi di masa depan, menjaga kontinuitas peran politiknya, serta memberikan kontribusi positif terhadap dinamika politik nasional.
@shintadewip
