VISI.NEWS – DPD Partai Golkar Jawa Barat berharap setelah adanya keputusan DPP atas pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati (Cabup/Cawabup) Bandung perlu segera dilakukan rekonsiliasi baik terhadap para bakal calon (Balon) maupun dengan kader pendukung masing-masing balon.

“Setelah turunnya rekomendasi dari DPP, kontestasi Calon Bupati Bandung dari Partai Golkar sudah berakhir. Ini pasti sudah melalui pertimbangan yang matang, sudah dikalkulasi, jadi sekarang semua kontestan harus berbalik ke fakta integritas yang sudah ditandatangani. Kalau masalah kecewa pasti ada, kan kita sudah disiapkan untuk siap kalah dan siap menang,” ujar Wakil Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPD Partai Golkar Jawa Barat, Asep Suparman kepada VISI.NEWS, Minggu (12/7/2020) petang.

Ia menyarankan agar semua kontestan internal Partai Golkar bahu membahu untuk memenangkan Hj. Kurnia Agustina Naser sebagai Cabup dan Usman Sayogi sebagai Cawabup. “Tinggal sekarang harmonisasi yang harus dilakukan oleh Pak DN selaku Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bandung, dan ini menjadi PR besar,” ungkapnya.

Meski demikian, pria yang akrab disapa Kang Asup ini mengatakan, komunikasi ke arah harmonisasi itu kemungkinan sudah dilakukan oleh ketua partai karena selama proses kontestasi komunikasi terus berjalan. “Mungkin karena keputusan politik yang harus seperti itu, dan secara kalkulatif pasti sudah diperhitungkan secara matang,” ulangnya.

Ia memastikan bahwa rekonsiliasi itu pasti akan dilakukan dan ia sudah mendengar bahwa pimpinan partai akan mengharmonisasikan kembali para kontestan setelah pertarungan di internal partai terjadi. “Saya yakin itu akan dipersatukan kembali, mungkin akan ada dildilan, saya tidak tahu seperti apa dildilannya, dan pastinya menuggu timing yang tetap,” ungkapnya.

Tanpa Survei

Asep mengatakan bahwa keputusan politik itu akan mengalahkan segalanya termasuk survei yang sebelumnya akan menjadi tahapan akhir dalam proses penjaringan. Namun, tukasnya, karena survei itu bukan acuan letter lux tapi acuan hanya sebagai panduan saja. “Ini keputusan politiknya seperti itu, kita harus terima dan harus fatsun,” tandasnya.

Ia menilai, hal itu biasa dalam dinamika partai dimanapun, dan di partai apapun, saat melakukan proses penjaringan itu pasti akan menimbulkan konflik. “Yah disitulah dibutuhkan kedewasaan dalam berpartai, mungkin ada yang menerima, legowo, namun ada juga yang tidak menerima, itu hal yang biasa,” ungkapnya.

Koalisi

Disinggung mengenai koalisi, Asep mengatakan bahwa Partai Golkar Kabupaten Bandung akan berkoalisi, meskipun  partai tersebut bisa mengikuti tanpa koalisi karena cukup memuhi syarat kursi untuk didaftarkan ke KPU yang  minimal 20%. “Persyaratan Golkar di Kab. Bandung cukup, tapi untuk menuju kemenangan itu tidak bisa kita egois, tetap harus membangun dengan partai yang mau sama-sama berjuang. Makanya, rencana koalisi dengan Gerindra, dengan PKB, bahkan mungkin dengan partai lain bisa dilakukan sebelum pendaftaran ke KPU,” ujar Asep.

Koalisi Golkar-Gerindra-PKB, yang platform nasional-nasional dan jalur hijau, dipandang Asep sangat baik karena sekarang penggalangan massa NU sedang bagus-bagusnya. “Kemungkinan kalkulasi itulah yang dilakukan Pak DN dengan Pak Obarnya, ada Gerindra yang massa pro Prabowonya di Kabupaten Bandung yang luar biasa, paling tidak bisa terakumulasi terhadap pasangan ini. Paling pas ketiga partai itu berkoalisi, dan persoalan ini kan nanti dilakukan dari pusat juga di Jakarta,” katanya.

Dijelaskannya, sebelum mengerucut ketiga parpol tersebut, kata Asep, sejak awal koalisi dengan PDI Perjuangan yang paling sangat memungkinkan karena disamping linier dengan pusat juga ada history. “Itu sebelumnya sudah dikomunikasikan antara Golkar dengan PDIP Kabupaten Bandung, bahkan Golkar dan PDIP Jawa Barat, namun tidak ada titik temunya karena Golkar mengajukan calon untuk bupati, PDIP juga sudah direkomendasi calon untuk bupati. Kalau Golkar kan tidak mungkin jadi wakil bupati karena raihan suara pilegnya juga terbanyak. Kalau PDIP-nya mau di wakil sebenarnya, kemungkinan berkoalissinya bisa. kemarin juga sudah dijajagi, terkuncinya itu karena PDIP sudah lebih dulu rekomendasinya itu untuk calon bupati. Kita juga sudah melakukan pendekatan Kang Deding di Calon Bupati, Ibu Yena di wakil, tapi kan ibu Yenanya juga menolak. Jadi tidak ada titik temu,” ungkapnya.

Menhadapi PKS

Asep juga mengkalkulasi kalau nanti Golkar harus berseberangan dengan PKS yang memiliki kader-kader militan. “Mungkin saja nanti bisa seperti itu, PKS itu kan punya kader-kader yang militan, kader Golkar juga lebih militan. Kalau pun kita menang memang agak cape. Tapi kita ada pengalaman juga memenangkan lawan PKS, misalnya di Purwakarta kita menang.  Ada cara-cara tertentu karena yang ideal dalam Pilkada itu bukan partai tapi figur,” katanya.

Kalau sampai ada eksploitasi masalah kepemimpinan perempuan, Asep yakin, Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bandung Dadang M. Naser sudah punya formulasi menghadapi serangan seperti itu. “Dan jangan lupa, PKS juga pernah menyalonkan Ibu Dyah sebagai Calon Walikota di Cimahi, jadi tidak ada itu digoreng, kalau digoreng kita bisa balik goreng. Jadi kalau masalah jender sih sudah klir, tiap partai kan ada kuota perempuan dan dilindungi oleh undang-undang. Jadi tidak ada distorsi masalah itu,” katanya.

Ia juga mengingatkan, PKS juga punya wakil rakyat perempuan baik itu di DPRD Provinsi Jabar maupun ke pusat. “Itu bukti bahwa PKS tidak alergi terhadap kepemimpinan perempuan. Jadi kalau masalah itu sekali lagi sudah klir. Kalau nanti masalah ekploitasi gender, maka Golkar akan menunjukannya dengan fakta bukan wacana,” pungkasnya.@mpa/asa