VISI.NEWS | JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI, Erna Sari Dewi, menyoroti rendahnya efektivitas pengawasan terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang berada di bawah koordinasi Komite Akreditasi Nasional (KAN).
Erna mengungkapkan ketimpangan antara jumlah LPK aktif dengan jumlah kegiatan surveillance atau pengawasan tahunan yang dilakukan BSN dan KAN. Dari total 2.837 LPK yang tercatat aktif, hanya 1.080 pengawasan yang berhasil dilaksanakan sepanjang tahun.
“Saya kok tidak melihat bahwa jumlah yang disurvei dengan jumlah total LPK aktif itu berbanding lurus. Tidak sebanding,” ujar Erna Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI bersama Pelaksana Tugas Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN), Senin (24/11/2025).
“Kalau sudah begini, apa penyebabnya? Apakah karena faktor SDM atau apa?” sambungnya.
Erna menilai kegiatan pengawasan yang dilakukan BSN dan KAN selama ini cenderung masih bersifat reaktif.
Menurutnya, tindakan baru diambil setelah terjadi pelanggaran, misalnya dengan pembekuan atau pencabutan sertifikat lembaga yang bermasalah.
“Saya tidak melihat kinerja BSN dan KAN ini lebih preventif. Padahal pengawasan preventif itu yang harus diperkuat,” ujarnya.
BSN melaporkan bahwa sepanjang tahun terdapat 28 LPK yang dibekukan dan 46 lainnya dicabut sertifikasinya.
Namun Erna mempertanyakan mengapa tingkat ketidakpatuhan masih tinggi, sementara sistem mutu nasional didasarkan pada asumsi kepatuhan lembaga.
Lebih lanjut, Erna menilai adanya ketidakseimbangan antara desain sistem pengawasan dengan kapasitas lapangan yang dimiliki BSN dan KAN.
“Saya tidak melihat adanya keseimbangan antara desain sistem dengan kapasitas pengawasan yang sebenarnya,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya strategi cadangan ketika ada LPK berisiko tinggi atau lembaga yang melanggar aturan, sehingga kinerja layanan tidak kolaps dan reputasi nasional tetap terjaga.
Erna menyebut bahwa Indonesia telah memiliki pengakuan internasional seperti ILAC-MRA, IAF-MRA, dan EMLA, sehingga kredibilitas lembaga penilaian kesesuaian harus dijaga.
“Jangan sampai reputasi nasional kita rusak, karena itu akan memengaruhi daya saing industri,” katanya.
Sebagai langkah perbaikan, Erna meminta BSN menerapkan strategi pengawasan berbasis risiko (risk-based monitoring) untuk memprioritaskan pengawasan terhadap lembaga-lembaga yang masuk kategori berisiko tinggi.
“Ini penting untuk menghindari potensi risiko-risiko besar ke depan,” tutupnya. @givary
