VISI.NEWS – Plt Ketua Umum Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK RI) Nana S. Hadiwinata menyoroti rendahnya daya serap anggaran Covid-19 Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar).
“Ini perlu dipertanyakan dan ada beberapa aspek yang harus ditelusuri, diantaranya, apakah memang Pemprov Jabar kurang mampu mengolah anggaran yang tersedia yang dikarenakan perencanaan tidak matang, terlalu hati hati atau penyaluran dananya tidak tepat sasaran,” ungkapnya kepada VISI.NEWS, Jumat (13/8/2021).
Menurutnya, pengelolaan dana Covid-19 ini telah menjadi isu nasional, karena diduga pada pelaksanaannya banyak penyimpangan, mulai dari pusat, provinsi, kota/kabupaten dan bahkan sampai ketingkat paling bawah. “Ini sangat membahayakan,” ungkapnya. “Seharusnya, Pemprov Jabar bisa membuka penggunaan anggaran ini kepada masyarakat, karena bagitu banyak sektor yang terdampak akibat pandemi Covid-19 ini”.
Masyarakat juga, dihimbau Nana, untuk terus melototi anggaran Pemprov Jabar untuk melakukan pengawasan. “Jangan sampe di saat masyarakat sedang kesusahan seperyi sekarang ini ada pihak yang mengeruk keuntungan. Ada pihak yang sangat diuntungkan dan pihak yang dirugikan karena bantuan dana Covid-19 ini tidak tepat sasaran,” tandas Ketua GNPK RI Jawa Barat ini.
Ia berharap agar mendagri mengevaluasi provinsi mana saja yang kurang mampu menyalurkan anggaran dengan memangkas ketersediaan anggaran tahun yang akan datang. “Lebih baik lakukan pengurangan saja subsidinya,” tandas Nana.
Hal ini, katanya, sebagai langkah optimalisasi penggunaan anggaran bagi daerah yang memerlukan dan mampu menggunakan anggarannya dengan tepat dan benar.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegur keras 19 provinsi yang serapan anggarannya minus terutama anggaran penanganan covid-19, salah satunya Provinsi Jawa Barat.
Padahal sebelumnya Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan pihaknya tak sanggup memberikan bantuan sosial (bansos) kepada warga selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat.
Kang Emil, sapaan Ridwan Kamil menyebutkan uang Jawa Barat (Jabar) hilang Rp 5 triliun dalam pemberian bansos sebelumnya.
“Bansos yang untuk PPKM Darurat ini datang dari pemerintah pusat. Terus terang Jawa Barat ini tidak terlalu sanggup karena kami hilang Rp 5 triliun,” kata Kang Emil dalam acara Mata Najwa.
Dia mengatakan dana dari Rp 5 triliun itu sudah dibagikan Rp 3 triliun untuk bansos sebelumnya.
“Dulu Rp 5 triliun itu kan kami bagikan sebagian R p3 triliun untuk bansos kemudian lain-lain. Sekarang uang itu hilang, maka kami betul-betul PPKM Darurat ini mengandalkan pemerintah pusat,” ujar Emil.@mpa
