GNPK RI Ajak Polda Jabar dan Kodam III/Slw Berantas Segala Bentuk Judi

Editor :
Pengurus GNPK RI Jabar saat menyampaikan surat untuk Pangdam III/Slw./visi.news/ist

Silahkan bagikan

VISI.NEWS – Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK RI) Jawa Barat segera menyurati Kapolda Jabar dan Pangdam III/Slw berkaitan dengan dugaan maraknya praktek perjudian jenis Togel Kuda Lari, Togel Pakongsay (Singapura), Togel Hongkong, Capji, Togel Online yang keagenannya hampir  merata di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Barat.

“Kita sudah sampaikan suratnya ke Kapolda Jabar dan Pangdam III/Slw. Kita berharap, dukungan kuat dari mereka juga karena Jawa Barat ini masyarakatnya relijius, segala bentuk perjudian harus enyah dari provinsi ini,” ungkap Ketua GNPK RI Jawa Barat NS. Hadiwinata kepada VISI.NEWS, Sabtu (20/6/2020).

Surat untuk Kapolda Jabar, kata Nana, disampaikan melalui Setum Kapolda melalui yang diterima oleh Kasubag Siptaka, Drs. E. Kosasih

Berdasarkan laporan hasil investigasi dan klarifikasi yang dilakukan Teamsus Tipikor GNPK-RI Zona II (Team Khusus Tindak Pidana Korupsi GNPK-RI Zona II), kata Nana – pria tersebut biasa disapa, terdapat temuan dan fakta-fakta hukum yang melanggar peraturan perundang-undangan. Maka untuk menertibkan dan memberantas praktek perjudian ilegal jenis Togel Kuda Lari, Togel Pakongsay, Togel Hongkong, Capji, Togel Online yang keagenanannya sudah beroperasi cukup lama di beberapa wilayah di Jawa Barat namun belum sepenuhnya ada tindakan hukum yang serius dari pihak Polda Jabar dan Polres setempat. Untuk itu perlu dilakukan penertiban dan pemberantasan, perlu dilakukan operasi gabungan yang akan diprakarsai Teamsus Tipikor GNPK-RI bersama dengan pihak Kepolisian dan TNI,” ujarnya.

Katanya, penegakkan hukum dalam kasus perjudian, merupakan kewenangan dan tanggungjawab kepolisian sebagai bagian dari penyelenggara negara, sehingga penyidik dalam melakukan penegakkan hukum berkewajiban memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat secara professional, proposional dan akuntable dalam menindaklanjuti setiap pengaduan dengan prinsip keterbukaan guna mendapatkan penyelesaian yang memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum

“Upaya ini sebagai tindak lanjut arahan Ketua Umum Pimpinan Pusat GNPK RI kepada kami terkait dimulainya Operasi Penertiban Pemberantasan Perjudian yang ada diwilayah Jawa Barat. Kami selaku Ketua PW GNPK RI Jawa Barat, akan berkirim surat kepada Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat untuk segera melakukan pengawasan dan penangkapan terhadap pelaku pelaku perjudian, mulai dari agen/pengedar, penjudi dan bahkan mungkin para baking yang ada di belakang layar sekaligus bandar-bandarnya,” tandas Nana, sapaan akrab NS Hadiwinata.

Situasi pandemi Covid 19 ini, katanya, telah berdampak kepada keprihatinan perekonomian sehingga sangat dimungkinkan seseorang warga untuk mencari jalan pintas karena adanya peluang untuk berjudi dgn harapan menang dalam berjudi, padahal itu adalah perbuatan dosa.
“Jadi kami menganggap karena ada peluang jenis perjudian yang beredar di masyarakat,” ungkapnya.

Dalam hal pemberantasan perjudian tersebut, katanya, pihak GNPK RI akan bersinergi dengan pihak kepolisian juga para tokoh agama. “Ini harus segera dicegah dan ditangkap para pelaku perjudian, siapapun itu,” tegasnya.

Lebih lanjut dikatakan, dasar hukum larangan perjudian jelas dalam UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang pada pasal (1) YY tersebut menyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan.

Upaya ini, kata Nana, juga didasarkan atas amanat peraturan perundang-undangan Pasal 303 ayat (1) dan (3) juncto Pasal 303 bis ayat (1) dan ayat (2) KUHP juncto Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana juncto Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme juncto Pasal 41 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto UndangUndang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan juncto Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara juncto Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat Dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia juncto Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tingkat Pidana,

Maka, katanya, Pimpinan Pusat melalui Pimpinan Wilayah GNPK-RI JABAR akan menugaskan Teamsus Tipikor GNPK-RI Zona II (Tim Khusus Tindak Pidana Korupsi Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia Zona II), untuk melaksanakan operasi penertiban pemberantasan perjudian Togel Kuda Lari, Togel Pakongsay (Singapura), Togel Hongkong, Capji, Togel Online diseluruh wilayah Provinsi Jawa Barat, dimulai dari tanggal 18 Juni 2020 s/d 18 September 2020.

“Bahwa Timsus dalam melakukan operasi penertiban pemberantasan perjudian togel disetiap Kabupaten/Kota, pelaksanaan tugasnya dibantu oleh jajaran Pimpinan Daerah GNPK-RI Kabupaten/Kota didaerah wilayah Jawa Barat. Dalam pelaksanaan tugas disetiap Kabupaten/Kota, Timsus wajib melakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian Resort setempat. Setiap temuan perjudian togel dengan barang bukti cukup, akan dilaporkan secara resmi kepada Kepolisian Resort setempat agar segera dilakukan tindakan hukum untuk mendapatkan kepastian hukum. Tindak pidana perjudian togel yang dilaporkan Timsus secara resmi kepada Kepolisian Resort setempat, dalam proses hukumnya wajib dilakukan pengawasan dan pengawalan sampai ada kepastian hukum,” paparnya.

Laporan tindak pidana perjudian togel yang tidak ditindaklanjuti, dipastikan akan dilaporkan kepada Kapolri dan Kompolnas. Konfirmasi terkait dengan pemberitahuan tersebut diatas, berkenan dapat disampaikan ke alamat Email : gnpkri.jawabarat01@gmail.com atau ke No.HP./WA: 087822422535.@mpa

M Purnama Alam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Teh Nia atau Kang DS? Ini Tanggapan dari Kader Partai Golkar

Sab Jun 20 , 2020
Silahkan bagikanVISI.NEWS – Dua nama Bakal Calon (Balon) Bupati Bandung dari Partai Golkar Kurnia Agustina (Teh Nia) dan Dadang Supriatna (Kang DS) paling banyak disoroti masyarakat dalam spektrum yang berlawanan. Teh Nia dianggap sebagai kandidat dari incumbent dan Kang DS dari kelompok ‘perlawanan’ terhadap incumbent. Demikian informasi yang dihimpun VISI.NEWS […]