Gubernur dan Wakil Gubenur Diadukan ke Bawaslu Jawa Barat

Editor :
Tim Paslon memperlihatkan tanda bukti penerimaan aduan ke Bawaslu, Jumat (5/3/2021)./visi.news/ist.

Silahkan bagikan

VISI.NEWS – Warga Kabupaten Bandung laporkan Gubernur Jabar Ridwan Kamil dan Wakil Gubernur Uu Ruzhanul Ulum ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jabar.

Surat Laporan warga yang didampingi kuasa hukumnya tersebut diterima Alwi dan Ari Muhamad staf Sekretariat Bawaslu Jawa Barat.

Saat itu warga menyampaikan surat beserta bukti bukti indikasi pelanggaran Tindak Pidana Pemilu yang dilakukan pejabat Publik Pemerintah Jabar

Hal ini dilakukan karena Ridwan Kamil dan Uu telah melakukan pelanggaran Undang-undang Pemilu terkait pasangan calon (Paslon) No 3 Bupati terpilih Dadang Supriatna-Syahrul Gunawan.

Perwakilan warga Kab. Bandung Dadang Rusdiana biasa disapa Kang Darus memaparkan, pada (27/02/2021) lalu, Gubernur menerima paslon terpilih di kantor Gubernur, dan diupload oleh Dadang Supriatna sebagai Cabup. Disitu, setahu saya, sebagai paslon membicarakan pejabat sekda kab Bandung. Walaupun paslon No 3 sebagai pemenang yang dimumkan oleh KPU, tapi prosesnya masih menunggu keputusan MK.

“Artinya, Gubernur telah melanggar pasal 71, dimana pejabat negara atau pejabat publik tidak boleh membuat keputusan yang menguntungkan salah satu paslon atau merugikan paslon lainnya,”ujar Darus.

Gubernur seharusnya tahu, dia belum ditetapkan sebagai bupati dan wakil bupati, apalagi membicarakan pejabat dengan warga, rakyat biasa, apa urusannya membicarakan pejabat sekda,” tegas Darus usai melaporkan Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar di Bawaslu Jabar Jl. Turangga Bandung Jumat (05/03/2021).

Pihaknya juga mempersoalkan kehadiran Paslon 3 di acara pelantikan Sekda Kab Bandung, Asep Sukmana sebagai Pj Sekda Kab. Bandung.

“Disitu hadir Dadang dan Syahrul, ini kan aneh dan dalam kafasitas apa. Kalau Bupati yang sudah dilantik, mereka lalu hadir, itu wajar,” tambahnya.

Lanjut Kang Darus, jika di MK ternyata paslon No 3 di nyatakan kalah, tentunya akan berantakan semua. Artinya disitu ada penyalahgunaan kewenangan Gubernur, dimana pada saat tahapan pilkada belum selesai, telah melakukan komunikasi poltik dalam forum resmi di kantor gubernuran, ucapnya.

Baca Juga :  Callsign Nobatkan Singapura sebagai Kantor Pusat APAC

“ Dijelaskan Kang Darus didampingi Kuasa Hukumnya, bahwa Laporan sudah kita berikan pada Bawaslu Jabar, tentang dugaan tindak pidana pemilu. Bawaslu menerima sebagai Lapora informasi Indikasi Pelanggaran Pemilu dan akan dikoordinasikan dulu. Jika tidak ditanggapi, kita akan bawa ke Bawaslu pusat,” jelas Dadang.

Sementara Kuasa Hukum warga, Sachrial SH mengungkapkan, Gubernur telah melanggar pasal 25-26, dimana semua warga dan pejabat masih terikat uu pilkada.

“Saya harap Gubernur jangan terlalu banyak main main, pasti lebih mengerti undang-undang. Karena ini berbahaya. Kalau yang hadir pada saat itu semua paslon, tidak menjadi masalah, DS ini kan baru paslon terpilih, karena statusnya belum jadi Bupati, dia baru jadi paslon terpilih, tapi kenapa Gubernur dan Wakil Gubernur Offside. Saya berharap sekali, bawaslu propinsi jabar menindak laporan dari kita,” pungkasnya. @red

M Purnama Alam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Panglima TNI dan Kapolri Tinjau Langsung Pelaksanaan Vaksinasi Prajurit TNI-Polri di Polda Kepri

Jum Mar 5 , 2021
Silahkan bagikanVISI.NEWS – Sebanyak 1.000 Prajurit TNI – Polri di wilayah Provinsi Kepri menjalani Vaksin Covid – 19, Kegiatan Vaksinasi dilaksanakan di Gedung Lancang Kuning Polda Kepri, yang disaksikan langsung oleh Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, SIP dan Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., disamping melakukan peninjauan […]