H. Yod Apresiasi Pemprov Jabar Gratiskan Biaya SPP bagi Siswa Setingkat SMA

H. Yod Mintaraga Ketua Fraksi Golkar DPRD Jabar./visi.news/ema rohima
Jangan Lupa Bagikan

VISI.NEWS – Ketua Fraksi Golkar DPRD Provinsi Jawa Barat, Drs. H. Yod Mintaraga, MPA mengapresiasi dan mendukung Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait pembebasan atau menggratiskan iuran bulanan bagi peserta didik tingkat SMA, SMK, MA, dan SLB Negeri di Jawa Barat.

Kebijakan itu diterapkan mulai Tahun Ajaran (TA) 2020/2021 ini dan sudah seharusnya disosialisasikan oleh lembaga pendidikan.

“Kebijakan Pemprov Jawa Barat terkait pembebasan biaya SPP itu sudah mendapat persetujuan DPRD dan mulai TA 2020/2021 ini sudah diterapkan,” kata H. Yod saat dikonfirmasi terkait kebijakan Pemprov Jabar menggratiskan uang SPP melalui telepon genggam, Kamis (11/6).

Masih melalui komunikasi jarak jauh, H. Yod yang merupakan anggota Komisi V membidangi Pendidikan dan Kesehatan mengatakan, kebijakan ini diperuntukkan bagi lembaga pendidikan setara SMA, SMK, MA, dan SLB Negeri.

H. Yod yang merupakan anggota Komisi V membidangi Pendidikan dan Kesehatan ini menilai sebuah kebijakan yang berani, namun tentunya menunjukkan keberpihakan terhadap dunia pendidikan.

“Pemprov Jawa Barat harus menyisihkan anggaran untuk dunia pendidikan yang jumlahnya tidak sedikit. Kebijakan pro rakyat ini harus dimanfaatkan oleh masyarakat yang hendak melanjutkan pendidikan ke jenjang setingkat SMA,” katanya.

Adapun jumlah SMA Negeri di Jawa Barat sebanyak 507 unit sekolah dengan jumlah murid 456.319 orang, SMK Negeri sebanyak 287 sekolah dengan jumlah siswa 298.212 orang, dan SLB Negeri sebanyak 39 sekolah dengan jumlah siswa 4.481 orang.

“Jumlah sekolah dan siswa yang sudah diinventarisasi itu akan ditanggung iuran bulanannya alias digratiskan oleh Pemprov Jawa Barat sehingga pihak sekolah tidak boleh memungut SPP kepada orang tua peserta didik,” tandasnya.

Pemprov Jawa Barat, tambah H. Yod, juga memberikan bantuan berupa hibah yang disebut Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) kepada SMA, SMK, SLB dan MA sebesar Rp 550.000 per siswa per tahun. Tujuannya untuk meringankan iuran bulanan peserta didik.

Namun demikian, jelasnya, tentunya semua kebijakan tersebut diperuntukkan bagi lembaga pendidikan yang telah memenuhi persyaratan. Jangan sampai ada lembaga, tidak ada siswanya lalu dapat alokasi atau alokasi tidak sesuai dengan jumlah siswa.

“Jangan sampai ada lembaga tidak ada siswanya, lalu dapat alokasi tidak sesuai dengan jumlah siswa. Ini tidak boleh terjadi, semua harus berjalan dengan baik tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat besaran rupiahnya. Lebih pentingnya lagi, tepat penggunaannya,” tutur politisi senior Golkar yang satu ini.

H. Yod juga berharap dan menekankan semua lembaga pendidikan yang menjadi pembinaannya kewenangan Provinsi Jawa Barat harus sudah mengetahui soal ini, dan tidak boleh ada yang terabaikan.

Untuk itu instansi pendidikan agar melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) kepada masyarakat untuk SMA sederajat. Artinya seluruh instansi pendidikan harus ikut serta melancarkan program pembebasan biaya SPP.

“Kebijakan ini harus dilaksanakan mulai Juli sampai dengan Desember 2020 pada tahun ajaran 2020/2021. Sisanya untuk keperluan itu kita anggarkan tahun 2021,” pungkasnya. @erm

Fendy Sy Citrawarga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

8 Tips Berwisata di Era New Normal

Kam Jun 11 , 2020
Jangan Lupa BagikanVISI.NEWS – Karantina mandiri selama 14 hari bagi pendatang sepertinya masih akan menjadi syarat wajib saat new normal (normal baru) berlangsung di dunia wisata, seperti yang dikutip CNN Indonesia dari Smarter Travel pada Kamis (11/6). Kalau tidak punya banyak waktu untuk karantina, sebaiknya urungkan niat berwisata sembari menunggu titik cerah soal menurunnya […]