VISI.NEWS | JAKARTA – Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon) akan memulai perdagangan sertifikat karbon atau carbon credit ke pihak asing pada 20 Januari 2025. Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia (BEI), Jeffrey Hendrik, mengungkapkan bahwa minat dari pasar luar negeri cukup tinggi, meskipun transaksi konkret masih menunggu perkembangan lebih lanjut.
Perdagangan karbon ini diatur dalam Perpres 98 Tahun 2021 dan Permen LHK Nomor 21 Tahun 2022, yang mengatur mekanisme otorisasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk proyek karbon yang dapat diperdagangkan ke luar negeri. Saat ini, KLHK sedang memproses otorisasi bagi proyek-proyek yang memenuhi kriteria.
Proyek yang Didaftarkan di IDXCarbon:
- PT PLN Indonesia Power (PLTGU Priok Blok 4)
- Pengurangan emisi: 763.653 ton CO₂ ekuivalen
- Tahun vintage: 2021
- PT PLN Indonesia Power (PLTGU Grati Blok 2)
- Pengurangan emisi: 407.390 ton CO₂ ekuivalen
- Tahun vintage: 2021
- PT PLN Nusantara Power (PLN NP UP Muara Tawar)
- Pengurangan emisi: 30.000 ton CO₂ ekuivalen
- Tahun vintage: 2023
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan bahwa perdagangan karbon ini adalah bagian dari upaya mencapai target iklim Indonesia yang tercantum dalam National Determined Contribution (NDC). Infrastruktur, instrumen pendukung, dan Sistem Registri Nasional (SRN) terus dioptimalkan untuk mendukung keberhasilan perdagangan karbon.
Proyek energi strategis, seperti PLTM Gunung Wugul yang mengurangi 5.000 ton CO₂ ekuivalen, juga akan dilibatkan. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat komitmen Indonesia dalam menekan emisi karbon dan mencapai netralitas karbon sesuai target. @ffr
