VISI.NEWS|BANDUNG -Terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (HAM PBB) 2026 menandai pengakuan internasional atas rekam jejak diplomasi Indonesia di isu-isu hak asasi manusia. Kepemimpinan ini juga bertepatan dengan 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB, menjadikan peran Indonesia dinilai strategis dalam menentukan arah kerja lembaga tersebut ke depan.
Penetapan Indonesia dilakukan dalam pertemuan Dewan HAM PBB di Jenewa pada 8 Januari 2026, yang sekaligus menjadi organizational meeting pertama Dewan HAM PBB tahun ini. Keputusan tersebut merupakan hasil kesepakatan negara-negara Asia-Pacific Group (APG) yang sebelumnya telah menyetujui pencalonan Indonesia melalui mekanisme pemilihan kawasan.
Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan bahwa Indonesia akan menjalankan mandat ini dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip universal HAM.
“Indonesia berkomitmen mengedepankan imparsialitas, objektivitas, dan transparansi dalam memimpin Dewan HAM PBB,” kata Sugiono.
Ia menyatakan, fokus kepemimpinan Indonesia adalah membangun kepercayaan antarnegara dan mendorong dialog yang lebih inklusif di tengah meningkatnya tantangan global.
“Kami ingin memperkuat dialog lintas kawasan serta memastikan partisipasi konstruktif seluruh pemangku kepentingan,” ujarnya.
Proses terpilihnya Indonesia tidak lepas dari upaya diplomasi intensif yang dilakukan pemerintah. Di bawah koordinasi Kementerian Luar Negeri, seluruh perwakilan RI di luar negeri digerakkan untuk melakukan pendekatan kepada negara-negara sahabat, baik di luar negeri maupun yang berkedudukan di Jakarta. Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di Jenewa menjadi ujung tombak dalam proses tersebut, dengan dukungan PTRI New York dan perwakilan RI lainnya.
Jabatan Presiden Dewan HAM PBB 2026 akan diemban oleh Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro. Sidharto menilai tema presidensi Indonesia mencerminkan semangat keterbukaan Dewan HAM PBB.
“Tema A Presidency for All mencerminkan tekad Indonesia untuk memperkuat konsensus, meningkatkan efektivitas kerja Dewan, dan menjaga kredibilitas Dewan HAM PBB,” ujar Sidharto.
Sepanjang 2026, Indonesia akan memimpin seluruh sidang dan proses Dewan HAM PBB sesuai agenda kerja tahunan. Presidensi ini menjadi yang pertama bagi Indonesia sejak Dewan HAM PBB dibentuk pada 2006, sekaligus melanjutkan rekam jejak panjang Indonesia di forum HAM global.
Sebelumnya, Indonesia telah enam kali menjadi anggota Dewan HAM PBB dan dua kali menjabat sebagai Wakil Presiden Dewan HAM PBB, masing-masing pada 2009 dan 2024. Bahkan, sebelum Dewan HAM PBB berdiri, Indonesia pernah memimpin Komisi HAM PBB pada 2005.@fajar
