Industri Siber Bisa Bantu Ekonomi Nasional Pulih Saat Pandemi

Editor Dr. Pratama Persadha Chairman CISSReC. /visi.news/ist
Silahkan bagikan
VISI.NEWS – Di usia Indonesia yang ke 76 tahun ini, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa Indonesia harus bergeser dari ekonomi berbasis komoditi menuju ekonomi berbasis inovasi dan teknologi. Presiden juga meminta BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi) menjadi otak
pemulihan ekonomi nasional.

Menanggapi arahan Presiden tersebut, dalam keterangannya Selasa (17/8/2021) pakar keamanan siber Pratama Persadha menjelaskan saat ini salah satu
sektor yang bisa membantu perbaikan ekonomi adalah industri siber tanah air. Mengacu pada data tahun 2020, nilai transaksi perdagangan digital Indonesia mencapai lebih dari Rp. 253 triliun. Diperkirakan akan meningkat
menjadi Rp. 330,7 triliun di tahun 2021 seperti disebut Presiden dalam
sidang Tahunan MPR RI.

“Pada Situasi pandemi saat ini, pemulihan ekonomi lewat inovasi
teknologi tidak bisa hanya bergantung pada BPPT saja. Lembaga negara maupun swasta lainnya juga harus didorong turut membantu inovasi teknologi serta riset,” terang chairman lembaga riset keamanan siber Indonesia CISSReC (Communication & Information System Security Research Center) ini.

Menurut Pratama, selain BPPT ada juga BPS (Badan Pusat Statistik) yang bertugas melakukan riset untuk menyediakan berbagai data, misalnya mengenai perkiraan apa saja dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia baik saat ini maupun beberapa tahun mendatang.

“BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional) juga bisa membantu meningkatkan kerja sama riset global dan salah satu fokusnya pada ekonomi digital. Dengan inovasi dan riset, pada akhirnya kita berharap agar berbagai kebutuhan masyarakat semakin terjangkau karena dipenuhi pasar dalam
negeri. Contoh kasus biaya PCR, di kita masih mahal karena memang
sebagian besar masih impor,” terang pria asal Cepu Jawa Tengah ini.

Baca Juga :  Klasemen Liga 1 2021 Usai Persib Kalahkan Barito

Ditambahkan Pratama, kolaborasi kampus dan industri dalam negeri, baik BUMN maupun swasta menjadi sangat penting. Banyak inovasi brilian dari mahasiswa maupun dosen di kampus yang produknya perlu didorong agar bisa ke level mass production.

“Industri bisa berkolaborasi dengan kampus, dengan membiayai riset dan beasiswa kemudian hasil produknya bisa dibuat mass production. Pada akhirnya akan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat di dalam negeri,”
tegasnya.

Ia menggarisbawahi, saat ini salah satu industri yang bisa berkembang
dengan cepat adalah industri siber. Industri siber tidak memerlukan
infrastruktur seperti pabrik dengan tanah yang luas sehingga bisa
mengurangi biaya investasi. Seharusnya hal ini bisa didorong oleh pemerintah sejak diawal, sebagai solusi digital buatan anak negeri yang harus ditingkatkan. Contoh sukses industri siber tanah air sudah sangat banyak seperti Tokopedia, Bukalapak, Gojek, dan lain sebagainnya.

“Dengan memenuhi kebutuhan siber di dalam negeri, Indonesia bisa melakukan perbaikan ekonomi ditengah pandemi maupun pasca pandemi. Namun syaratnya jelas pemenuhan kebutuhan infrastruktur siber harus dipenuhi,
penguatan SDM dan riset teknologi juga harus diprioritaskan,” terangnya.

BSSN juga harus bekerja lebih keras dalam rangka mengamankan wilayah siber Indonesia guna mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi digital
nasional. Salah satunya yaitu berkolaborasi dengan semua pemangku kepentingan siber di Indonesia baik swasta maupun institusi negara dalam melakukan pengamanan siber untuk menghindari pencurian data di masa yang akan datang, imbuhnya.

Dikatakan pula, pada dasarnya pemenuhan kebutuhan infrastruktur siber, penguatan SDM dan riset teknologi harus disuplai oleh ekosistem siber dalam negeri. Misalnya dari berbagai platform digital yang umum dipakai
dari email, medsos, solusi digital lainnya yang langsung menyasar
masyakarat maupun kebutuhan negara. Perangkat lunak untuk keamanan khususnya di dalam era digital, juga sangat penting lahir dari dalam negeri, serta juga pusat data.

Baca Juga :  Krisis Papua Memanas, Dua Anak Tewas Tertembak

“Kita nanti ada momentum UU Perlindungan Data Pribadi yang nantinya akan membutuhkan banyak SDM maupun teknologi yang harus diimplementasikan
agar tidak melanggar UU dan mendorong keamanan siber. Seharusnya ini juga disediakan sebagian besar oleh SDM dan produk anak bangsa. Pada
akhirnya perputaran uang akan membantu perbaikan ekonomi nasional,” pungkas Pratama.@mpa

M Purnama Alam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Penjual Bendera Musiman Kehilangan Pendapatan hingga 50 Persen

Sel Agu 17 , 2021
Silahkan bagikanVISI.NEWS – Pedagang bendera dan umbul-umbul musiman di Cianjur, Jawa Barat, kehilangan penghasilan hingga 50 persen dibadingkan tahun lalu, dimana pembeli sepi karena penerapan PPKM yang terus diperpanjang. Fajar (23) pedagang musiman yang setiap tahun menjajakan pernak-pernik bendera di Jalan Siliwangi, Cianjur, di Cianjur Senin (16/8/2021), mengatakan tahun lalu […]