VISI.NEWS | BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan seluruh infrastruktur jalan, dari tingkat nasional hingga desa, tersambung dan dalam kondisi mulus pada 2027 mendatang. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan, pembangunan jalan yang menyeluruh diharapkan dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi hingga ke wilayah perdesaan.

“Target saya di 2027 seluruh jalan di Jawa Barat, jalan nasional, jalan tol, jalan provinsi, jalan kabupaten, dan jalan desa terkoneksi dengan baik dalam keadaan mulus dan nanti itu melahirkan sirkulasi ekonomi,” ujar Dedi dalam acara penandatanganan Nota Kesepahaman bersama Kejaksaan Tinggi Jawa Barat di Bale Pakuan, Kota Bandung, Selasa (15/4/2025).

Dalam kesempatan tersebut, turut ditandatangani pula kesepakatan bersama antara Pemprov Jabar dengan 27 pemerintah kabupaten/kota terkait pengelolaan penerangan jalan umum (PJU) di ruas jalan provinsi.

Sebagai bentuk komitmen nyata, Pemprov Jabar akan mengalokasikan seluruh pendapatan dari pajak kendaraan bermotor untuk mendukung pembangunan infrastruktur jalan, termasuk fasilitas pendukung seperti marka jalan, lampu penerangan, kamera pengawas (CCTV), hingga taman.

“Totalitas pendapatan pajak kendaraan bermotor harus 100 persen untuk infrastruktur jalan, kemudian infrastruktur jalan didalamnya ada marka jalan, PJU, CCTV, dan berbagai perlengkapan taman lainnya yang membuat kenyamanan bagi pengguna jalan,” jelas Dedi.

Gubernur yang akrab disapa KDM ini juga menekankan pentingnya aspek legal dalam pembangunan. Penandatanganan MoU dengan Kejaksaan Tinggi, menurutnya, menjadi bentuk dukungan hukum dalam menjalankan program infrastruktur secara akuntabel.

“Hari ini kita bikin MoU antara Kejaksaan Tinggi dengan Pemda Provinsi Jawa Barat, Kejaksaan Negeri dengan Bupati atau Wali Kota. Payung hukum dan pendampingnya sudah jelas,” tuturnya. @ffr