Jatuh Sakit, Brigjen Prasetyo Utomo Tak Hadiri Upacara Pencopotan Jabatannya

Editor :
Jatuh sakit, Brigjen Prasetyo Utomo tak menghadiri upacara pencopotan jabatannya./okezone.

Silahkan bagikan

VISI.NEWS – Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri, Komjen Listyo Sigit Prabowo resmi mencopot jabatan Brigjen Prasetyo Utomo sebagai Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan (Karo Korwas) PPNS Bareskrim Polri. Prasetyo dicopot jabatannya secara resmi lewat upacara internal di Aula Bareskrim Polri.

Pantauan di lapangan, tidak tampak Prasetyo Utomo dalam upacara tersebut. Prasetyo absen menghadiri upacara pencopotan jabatannya sebagai Karo Korwas PPNS Bareskrim Polri. Ketidakhadiran Prasetyo karena ia dikabarkan sedang sakit.

Listyo menjelaskan bahwa saat ini Prasetyo sedang menjalani pemeriksaan kesehatan lebih lanjut. Prasetyo diperiksa kesehatannya di RS Polri Kramat Jati. Listyo memastikan bahwa sakitnya Prasetyo tidak berkaitan dengan virus corona (Covid-19).

“Yang bersangkutan saat ini sedang dalam pemeriksaan lebih lanjut, tapi yang jelas tidak terkait Covid. Tapi terkait penyakit lain,” kata Listyo di kantornya, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Kamis (16/7), seperti dilansir Okezone.com.

Prasetyo dicopot dari jabatannya sebagai Karo Korwas PPNS Bareskrim Polri. Ia kini menjabat sebagai Pati Yanma Polri dalam rangka pemeriksaan terkait dugaan surat jalan buronan Djoko Tjandra. Hingga kini, belum ada yang mengisi jabatan Prasetyo sebagai Karo Korwas PPNS Bareskrim Polri.

Sebagaimana diketahui Polri telah mencopot Brigjen Prasetyo Utomo dari jabatannya sebagai Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan (Karo Korwas) PPNS Bareskrim Polri. Hal ini diduga terkait hebohnya penerbitan surat jalan buron Djoko Tjandra.

Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri sedang memeriksa pihak-pihak yang berurusan terkait dengan red notice buron kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Sugiarto Tjandra. @fen

Baca Juga :  Dede Yusuf: Jumlah Penduduk 260 Juta, Mestinya Lahir Atlet Profesional di Tiap Daerah

Fendy Sy Citrawarga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Pemerintah dan DPR Sepakat Ubah Substansi RUU HIP Jadi RUU BPIP

Kam Jul 16 , 2020
Silahkan bagikan– Dalam konsideran juga sudah terdapat TAP MPRS Nomor XXV Tahun 1966 tentang Pelarangan PKI dan Ajaran Komunisme, Marxisme, dan Leninisme. VISI.NEWS – Pemerintah dan DPR sepakat Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) diubah menjadi RUU BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila). Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa […]