VISI.NEWS | JAKARTA – Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) telah mengeluarkan indeks kerawanan terkait pilkada serentak yang pemungutan suaranya akan berlangsung pada 27 November 2024. Hasil riset BAWASLU menunjukkan bahwa sejumlah faktor, baik dari penyelenggaraan maupun peserta pilkada, dapat menjadi titik rawan di sejumlah wilayah yang terindikasi memiliki kerawanan tinggi.
Untuk mengantisipasi potensi konflik dalam pilkada, Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) bekerja sama dengan UNESCO dan didukung oleh Uni Eropa menyelenggarakan pelatihan untuk penguatan dan peningkatan kapasitas jurnalis di berbagai daerah. Pelatihan ini merupakan bagian dari program #SocialMedia4Peace. Tujuannya adalah agar jurnalis memiliki kemampuan yang memadai dalam memberitakan peristiwa yang sensitif terhadap konflik.
Pentingnya pelatihan bagi para jurnalis ini juga didukung oleh pakar hukum pemilu, Titi Anggraini, yang hadir sebagai pembicara di salah satu kegiatan. Menurut Titi Anggraini, semakin banyak jurnalis yang memiliki pengetahuan soal potensi konflik dalam penyelenggaraan pilkada akan meningkatkan kualitas peliputan yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat dan mencegah terjadinya konflik. “Pilkada dari sisi intensitas konflik harus diakui lebih tinggi dibanding pileg dan pilpres. Meski kadang, ruang peliputan tidak lebih besar. Pelatihan seperti ini bisa membantu membangun kesadaran masyarakat untuk mendapatkan info yang lebih komprehensif baik di dalam memahami pelaksanaan atau proses kontestasi Pilkada,” ujarnya.
Baca Juga : Pembukaan Konferwil III AMSI Jatim Ketum AMSI Tekankan Pentingnya Ekosistem Media Digital
Sebanyak 76 jurnalis dari berbagai daerah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan di tiga wilayah, yakni Banda Aceh (Aceh), Jakarta, dan Manado (Sulawesi Utara). Selain menghadirkan pelatih dari jurnalis senior berbagai media, AMSI juga mengundang pembicara ahli baik dari penyelenggara pemilu maupun organisasi masyarakat.
Associate Project Officer, Unit Komunikasi dan Informasi UNESCO Jakarta, Yekthi Hesthi Murthi, mengatakan bahwa kerja sama dengan AMSI dalam pelatihan dengan tajuk “Conflict Sensitive Reporting on Election” juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan jurnalis dalam menghasilkan karya jurnalistik yang memberikan solusi alternatif bagi pihak yang berkonflik, sehingga dapat menyelesaikan masalahnya dengan lebih jernih.
“Kurikulum training mencakup pengetahuan terkait pola konflik, siapa saja yang perlu diidentifikasi, mengenali akar masalah, dan bagaimana melihat masalah sebenarnya. Peserta juga dilatih jurnalisme data sehingga mampu menghasilkan tulisan yang sensitif konflik berbasis data,” ujarnya.
Para peserta yang berasal dari berbagai media nasional dan daerah juga dilatih untuk mengenali “deep fake” agar mampu mendeteksi disinformasi dan misinformasi berupa foto dan video yang menggunakan teknologi kecerdasan buatan. Nantinya, para peserta juga akan mendapatkan kesempatan untuk mengikuti fellowship untuk peliputan mendalam menjelang pilkada serentak.
Sebanyak 545 wilayah yang terdiri dari 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota akan menyelenggarakan pilkada serentak pada tahun 2024. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja yang hadir sebagai salah satu pembicara mengatakan bahwa potensi konflik dalam pilkada secara jumlah memang lebih banyak dibanding pileg dan pilpres. “Peran media dalam pemberitaan menjadi penting agar mampu memberikan pemberitaan yang berimbang dan solusi alternatif untuk penyelesaian konflik. Bukan menjadi bagian yang justru membuat masalah semakin besar,” ujarnya.
@uli
