Junjung Profesionalisme, Kang DS: Tak Ada Istilah Almamater dan Non-Almamater

Editor :
Kang DS saat diwawancarai wartawan di rumahnya, Desa Tegalluar Bojongsoang, Minggu (11/10)./visi.news/apih igun.

Silahkan bagikan
  • “Tentunya kita langsung melakukan fit and proper test, kaitannya apalagi dengan Sekda. Sekda itu kan pada waktu saya dilantik, harus ada open biding langsung karena tidak ada Plt.,” ucapnya.

VISI.NEWS – Pemilihan kepala daerah sudah selesai. Bupati Bandung periode 2021-2006 sudah terpilih. Kini, di media sosial gaduh atas beredarnya informasi perihal dugaan kepentingan partai koalisi terkait penempatan pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Bandung mendatang.

Ramainya informasi tersebut langsung ditanggapi oleh Bupati Bandung terpilih, H.M. Dadang Supriatna. Dia menyatakan belum bisa berkomentar lebih mendalam mengenai hal ini. Usai dilantik nanti, dirinya akan fokus terlebih dahulu mewujudkan visi misi yang digaungkan selama masa kampanye.

“Bahwa tugas saya setelah dilantik adalah tetap marathon sesuai dengan visi misi,” tegas Kang DS, sapaan akrabnya, kepada VISI.NEWS, di Ciparay, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat (25/12/2020) malam.

Menurut Kang DS, berkaitan dengan posisi jabatan dalam dinas yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung yang sekarang ini, sudah ada aturan yang berlaku. Tambah Kang DS, menurut aturan tersebut, pejabat teras dapat diganti atau dimutasi paling cepat enam bulan oleh bupati terpilih.

“Tentunya kita langsung melakukan fit and proper test, kaitannya apalagi dengan Sekda. Sekda itu kan pada waktu saya dilantik, harus ada open biding langsung karena tidak ada Plt.,” ucapnya.

Bupati Bandung terpilih ini menambahkan, perihal penempatan kepala dinas, camat, dan lain sebagainya dapat dilakukan nanti, dalam artian tidak urgent. “Saya juga kan belum dilantik. Saya juga kan belum begitu memahami secara detail posisi mana yang mau pensiun dan lain sebagainya,” tuturnya.

Lanjut Kang DS, perihal penempatan SKPD itu tidak gampang, karena mutasi pejabat harus berdasarkan peraturan.

“Jangan sampai kita salah, melakukan hal-hal yang tentunya tidak seimbang dan terjadi gangguan terhadap kondisi pemerintahan,” jelasnya.

Kang DS menyebutkan, perihal fenomena dalam Pilkada 2020 bahwasanya ada sebagian pejabat atau camat yang berpihak kepada paslon yang lain, hal tersebut dipandangnya sebagai dinamika.

Tambah Kang DS, yang jelas pihaknya tetap mengedepankan profesionalisme, bahwa ke depannya, dalam menempatkan pejabat teras, yang dilihat adalah kemampuan atau skill dan latar belakangnya.

“Dan saya sampaikan, dan katakan, dan saya tegaskan bahwa ke depan tidak ada istilah almamater dan non-almamater. Jadi kita lihat sesuai dengan proporsi dan profesionalisme pejabat tersebut,” pungkasnya.@yus

M Purnama Alam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Posko Terpadu Nataru Menerima Kunjungan dari Mabes Polri

Ming Des 27 , 2020
Silahkan bagikanVISI.NEWS — Posko Terpadu Pengamanan Nataru menerima kunjungan dari Mabes Polri dalam rangka meninjau posko Pengamanan di wilayah Kabupaten Bandung. Perwira Pospam X Al Fathu, dari Polsek Soreang Polresta Bandung, Iptu Sugeng Suasana, SH., mengatakan, peninjauan yang dilakukan Mabes Polri selain untuk peningkatan keamanan juga kewaspadaan seputaran pandemi covid […]