Kang Cucun : Aparatur Pemerintah Jangan Main-main dengan Bantuan Sembako Penanganan Covid-19

H.Cucun Syamsurijal anggota DPR RI (Ketua Fraksi PKB DPR RI) saat silaturahmi dengan awak media dikantor DPC PKB Kabupaten Bandung, Jumat (22/5)./visi.news/budimantara.
Jangan Lupa Bagikan

VISI.NEWS – Tim Pengawas Penanganan Covid-19 DPR RI H. Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan, aparatur pemerintah mulai pusat hingga daerah untuk tidak main-main dalam pemenuhan kebutuhan hak dasar keluarga penerima manfaat terkait penanganan pandemi Covid-19 atau virus corona di Indonesia.

Hal itu diungkapkan Kang Cucun saat bersilaturahmi dengan para awak media di Kantor DPC PKB Kabupaten Bandung, Jalan Padiendah No. 1 Kompleks Baleendah Permai, Kelurahan Baleendah, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Jumat (22/5).

Untuk melakukan pengawasan dalam penanganan Covid-19, Kang Cucun bersama pimpinan Tim Pengawas Penanganan Covid-19 yang juga Wakil Ketua DPR RI Bidang Kesejahteraan Rakyat H. A. Muhaimin Iskandar telah melaksanakan rapat dengan Kapolri, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), para gubernur dan pihak lainnya, untuk membahas penanganan Covid-19 tersebut.

“Kita dari Tim Pengawas Penanganan Covid-19 tak main-main dalam melakukan pengawasan di lapangan, terutama dalam hak dasar keluarga penerima manfaat. Baik itu dalam program keluarga harapan (PKH), bantuan pangan non tunai (BPNT), bantuan sembako presiden dan lainnya dalam upaya membantu masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19,” kata Kang Cucun.

Kang Cucun menegaskan, siapa pun baik dari aparat pemerintah maupun para tokoh di daerah yang bermain-main dengan bantuan sembako, tim pengawas secara konstitusi memiliki kewajiban menindaklanjutinya.

“Jika ada pihak-pihak yang bermain dengan bantuan sembako, ini enggak boleh dibiarkan. Kebetulan saya dari Komisi III DPR RI, akan menelepon Pak Kapolresta untuk menindaklanjuti kejadian yang tidak diharapkan. Di antaranya, aparatur pemerintah atau tokoh-tokoh yang bermain dengan bantuan sembako tersebut,” ungkapnya.

Kang Cucun pun kembali menegaskan kepada seluruh pihak yang memegang kebijakan di daerah, baik itu Pos Giro maupun aparat pemerintahan desa dalam penyaluran bantuan sembako tidak bermain-main dengan bantuan tersebut.

“Yang menjadi hak mereka (keluarga penerima manfaat) sesuai dengan DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial) harus diserahkan,” katanya.

Lebih lanjut Cucun menuturkan, jika permasalahan pandemi Covid-19 ini terus berlanjut sampai Desember 2020, dikhawatirkan negara belum siap.

“Ini menjadi agenda besar Indonesia dalam penanganan Covid-19. Tak hanya fokus pada penanganan keselamatan nyawa dan kesehatan, tetapi juga persoalan ekonomi. Keduanya harus berbarengan,” tuturnya.

Menurutnya, untuk penanganan Covid-19 ini harus dibarengi dengan ketersediaan anggaran di APBN. Sementara pemasukan APBD itu, sekitar 60 persen ditopang dari pajak. Pendapatan pajak yang mencapai ratusan triliun itu dari sektor ekonomi, dan saat ini diterpa Covid-19 sehingga kondisi ekonomi terpuruk.

“Pendapatan Indonesia dari pajak rakyat. Termasuk kendaraan yang digunakan para pejabat di pemerintahan pusat sampai daerah menggunakan uang rakyat.

Kita akan suport apa yang menjadi kebutuhan pemerintah untuk percepatan penanganan Covid-19. Tapi jangan ada penumpang gelap,” paparnya.

Ia pun tidak berharap kepada para kepala daerah untuk tidak main-main dalam penanganan Covid-19.

“Lebih baik kerja yang baik untuk kepentingan rakyat. Jangan main-main karena cari popularitas dan ingin mendapatkan simpati untuk kepentingan pilkada,” ujarnya.@bud

Fendy Sy Citrawarga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Yurianto: Penularan Covid-19 Terjadi Bersamaan dengan Pergerakan Manusia

Jum Mei 22 , 2020
Jangan Lupa BagikanVISI.NEWS – Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto mengatakan penularan Covid-19 di Tanah Air terjadi bersamaan dengan pergerakan manusia dan aktivitas sosialnya sehingga sebaiknya hindari bepergian jika tidak diperlukan sama sekali. “Ini mendominasi evaluasi kita beberapa minggu terakhir, baik pergerakan sosial, aktivitas sosial, keluar rumah, berada […]