VISI.NEWS | SOLO – Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek), Prof. Nizam, PhD, mengingatkan, ancaman kejahatan di dunia maya di bidang pemerintahan, perusahaan, pendidikan dan lain-lain sangat besar.
Dalam kondisi tersebut, di Indonesia dibutuhkan kehadiran banyak polisi cyber security yang ahli dan pakar bidang teknologi informatika untuk mempertahankan dan mengamankan dunia maya Tanah Air.
“Selama masa pandemi Covid-19, kita berpindah ke dunia maya. Kita belajar dan bekerja secara daring memanfaatkan teknologi informasi. Pada saat yang sama, penjahat juga berpindah secara daring dalam cyber crime. Berdasarkan informasi dari yang menangani cyber crime, setiap hari jutaan jutaan aplikasi di perusahaan, pemerintahan dan pendidikan diretas. Sehingga dalam setahun hampir 1 miliar kasus terjadi di dalam maupun luar negeri,” kata Prof. Nizam, menjelang peresmian Cyber Security Hub, yang digelar Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, di Solo Techno Park (STP), Kamis (16/12/2021).
Pada peresmian pengamanan dunia cyber yang dihadiri Rektor UNS, Prof. Dr. Jamal Wiwoho dan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, tersebut, Dirjen Dikti menunjukkan potensi ancaman dunia maya di Indonesia berupa pengguna internet yang tercatat lebih dari 110 juta orang dari total penduduk yang 260-an juta.
“Transformasi dari dunia nyata ke dunia maya tersebut, menuntut kita mengembangkan inovasi dan sekaligus harus mengembangkan teknologi cyber security untuk mempertahankan dan mengamankan dunia maya di Indonesia. Di cyber security hub inilah, dilakukan training untuk menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang ahli cyber security. Di tempat ini, juga dilakukan riset dan pengembangan teknologi informasi yang mendukung cyber security,” jelasnya.
Dia menambahkan, kebutuhan SDM cyber security di Indonesia sangat banyak. Dia menyebut sebuah bank BUMN ada yang memerlukan 19 programer untuk mengamankan data perusahaan, satu di antara ribuan perusahaan yang terancam keamanan datanya.
Rektor UNS, Prof. Jamal Wiwoho, juga mengingatkan, percepatan perkembangan teknologi informasi bisa berdampak positif dan negatif, di antaranya dampak negatif yang paling besar adalah bocornya data BPJS dan data sebuah perusahaan jasa telekomunikasi.
Kebocoran 279 juta data pribadi di BPJS dan perusahaan penyedia jasa jaringan telepon seluler tersebut, memerlukan kehadiran cyber security untuk melindungi data informasi agar tidak digunakan untuk kejahatan dari orang yang tidak punya kepentingan.
“Cyber security penting agar informasi tidak bocor kepada orang yang tidak berhak. Itu sejalan dengan eksistensi undang-undang keamanan negara untuk menjamin keamanan warga negara. Hal itu berarti, teknologi informasi supaya bisa menjamin kesejahteraan rakyat Indonesia. Kita tidak bisa membayangkan kalau keamanan data pribadi terabaikan,” kata rektor yang merupakan pakar hukum UNS.
Menanggapi praktik kejahatan dunia maya, Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming, mengungkapkan, pemerintah kota (Pemkot) Solo telah berkali-kali menjadi korban peretasan data di akun sosial media maupun data di pemerintahan.
“Jadi cyber security sangat penting bagi keamanan data pemerintah. Apalagi di Pemkot Solo banyak konten data yang semua sensitif dan melibatkan masyarakat banyak,” ujar Gibran menandaskan.
Dia berharap dari Cyber Security Hub seluruh data pemerintah, khususnya Pemkot Solo, dapat tersimpan dengan baik sehingga tidak disalah gunakan untuk keperluan yang tidak baik,
Dia menyebut contoh data dalam aplikasi Peduli Lindungi, harus benar-benar terlindungi jangan sampai disalah gunakan dan disebar ke mana-mana.
“Hari ini saya merasa ngeri mendengar keluhan warga yang terjebak praktik pinjol. Mereka dikejar-kejar tagihan pinjaman menggunakan teknologi informasi. Harapan saya, masyarakat awam dan pemerintah terlindungi, karena banyak data masyarakat di pemerintahan yang sensitif,” sambungnya.@tok
