VISI.NEWS | JAKARTA – Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas) sebagai upaya untuk melindungi anak-anak dari ancaman di dunia digital. Langkah ini mendapatkan apresiasi dari berbagai komunitas, termasuk Keluarga Kita, yang aktif dalam edukasi parenting.

Direktur Keluarga Kita, Siti Nur Andini, menyebut bahwa perlindungan anak di ruang digital adalah tanggung jawab bersama. Ia menegaskan bahwa regulasi ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan lingkungan digital yang lebih aman bagi anak-anak.

“Kami menyambut baik regulasi ini yang menunjukkan keterlibatan aktif pemerintah dalam melindungi anak-anak kita di dunia digital. Tanggung jawabnya tidak bisa dibebankan hanya kepada orang tua. Semua pemangku kepentingan perlu berperan sesuai fungsinya karena pengasuhan adalah urusan bersama,” ujar Andini, Sabtu (29/3/2025).

Regulasi ini diharapkan dapat memperkuat perlindungan terhadap data pribadi anak, akses terhadap konten berbahaya, serta tanggung jawab platform digital dalam menyediakan lingkungan yang lebih ramah anak.

Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI), Seto Mulyadi, menegaskan bahwa pemerintah harus memberikan sanksi tegas bagi platform digital yang tidak mematuhi regulasi ini.

“Platform digital yang melanggar perlu dicabut izinnya. Kami berharap pemerintah tidak hanya memberikan peringatan, tetapi juga tindakan nyata untuk memastikan bahwa anak-anak kita terlindungi dari konten yang berbahaya,” kata Seto.

Menurutnya, sanksi ketat akan memberikan efek jera dan mendorong seluruh platform digital untuk lebih bertanggung jawab terhadap keamanan anak-anak di dunia maya.

LPAI juga mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan konten atau platform yang tidak sesuai dengan PP Tunas agar regulasi ini dapat berjalan dengan efektif. @ffr