Kemdagri: Temu Tatap Muka di Kampanye Pelanggaran Terbanyak

Ilustrasi./antara/aloysius jarot nugroho.
Jangan Lupa Bagikan

VISI.NEWS – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat sebanyak 98 pelanggaran protokol kesehatan terjadi kurang dari sebulan sejak masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 resmi bergulir pada 26 September lalu.

Hal itu diungkapkan Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Bina Adwil Kemendagri) Safrizal dalam rapat Analisa dan Evaluasi (Anev) Pelaksanaan Kampanye Pilkada Serentak Tahun 2020 di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kemendagri di Jakarta, Jumat (16/10).

Dia menyebut dari total jumlah itu, pertemuan tatap muka dengan jumlah massa lebih dari 50 orang menjadi pelanggaran paling banyak dilakukan kurang dari tiga minggu masa kampanye Pilkada.

“Dan dari laporan yang masuk, angka statistik menunjukkan pelanggaran terbanyak adalah pelanggaran karena pertemuan tatap muka dan berkumpul di atas 50 orang. Padahal sesuai ketentuan, pertemuan terbatas itu memang dibatasi, maksimal 50 orang,” ujar Safrizal dalam keterangan tertulis, Sabtu (17/10/2020), seperti yang dilansir CNNIndonesia.com.

Diketahui, batas maksimal 50 orang dalam pertemuan tatap muka kampanye diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pilkada dalam Kondisi Bencana Nonalam Virus Covid-19 membatasi kuota maksimal 50 orang dalam acara kampanye atau pertemuan terbuka paslon.

Sementara, Safrizal mengatakan, jumlah total 98 pelanggaran itu dicatat Kemendagri masing-masing dalam tiga periode. Rinciannya, sejak 26 September sampai 1 Oktober, Kemendagri menerima total 57 pelanggaran.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 54 pelanggaran berupa protokol kesehatan, dan 3 sisanya berupa gelaran konser. Kemudian pada periode berikutnya, mulai 2-8 Oktober, pihaknya menerima sebanyak 16 kali pertemuan terbatas dengan jumlah peserta lebih dari 50 orang.

Lalu di periode terakhir, mulai 9-15 Oktober, lanjut Safrizal, Kemendagri menerima total 25 kali pelanggaran berupa pertemuan tatap muka dengan jumlah massa lebih dari 50 orang.

“Dari angka-angka statistik yang kita peroleh ternyata metode pertemuan terbatas dan tatap muka merupakan metode yang paling banyak digunakan,” ungkapnya.

Safrizal memastikan bahwa sejumlah pelanggaran itu sudah tercatat oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Dia mengklaim bahwa Bawaslu juga telah melayangkan total 230 teguran 35 pembubaran terhadap pertemuan tatap muka yang melebihi batas.

“Kepada para petugas di lapangan di antara mencatat atau membubarkan memang pilihannya lebih bagus membubarkan karena mencegah orang berkumpul lebih banyak. Namun jika diingatkan petugas di lapangan ternyata bisa dikurangi tetap dengan protokol jaga jarak pakai masker, acara kampanye dapat terus dilakukan,” kata dia. @fen

Fendy Sy Citrawarga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Wacana Provinsi Jawa Barat Jadi Sunda, Anton Charliyan: Nanti Kualat!

Ming Okt 18 , 2020
Jangan Lupa BagikanVISI.NEWS – Tokoh masyarakat Jawa Barat Anton Charliyan angkat bicara terkait wacana penggantian nama Provinsi Jabar menjadi Provinsi Sunda. Anton yang merupakan purnawirawan jenderal polisi ini menyatakan tak sependapat apabila nama Provinsi Jabar diubah menjadi Provinsi Sunda. “Yang akan menjadikan NKRI makin terpecah-pecah. Makin tersekat-sekat, terjebak dengan semangat kesukuan […]