VISI.NEWS | TANGERANG – Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Kabupaten Tangerang, Shandy Kelana Akbar, dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tangerang oleh Ketua Pemuda Tangerang Berkarya, Rusdi. Laporan ini terkait dugaan kecurangan dan pemberian tekanan dalam proses verifikasi faktual dukungan bakal calon bupati dan wakil bupati Tangerang dari jalur perseorangan di Kecamatan Cisauk.
Rusdi menyampaikan bahwa pihaknya menemukan berbagai kejanggalan dalam verifikasi faktual di tingkat desa dan kecamatan di wilayah Cisauk. Ia mengungkapkan adanya data anomali yang seharusnya tidak memenuhi syarat (TMS), namun dijadikan memenuhi syarat (MS) atas instruksi dari oknum komisioner KPU.
“Saya mendapat laporan adanya kejanggalan tersebut. Informasinya, mereka diinstruksikan oleh salah satu oknum komisioner KPU untuk menjadikan MS data yang anomali. Padahal, seharusnya data anomali itu dijadikan TMS karena hanya ada KTP tetapi orangnya tidak ada,” jelas Rusdi pada Kamis (11/7/2024).
Rusdi menegaskan bahwa pelaporan ini dilakukan untuk menciptakan Pilkada yang jujur, adil, dan aman serta terbebas dari segala kecurangan. Dia berharap Bawaslu dapat benar-benar mengawasi jalannya Pilkada 2024 dengan integritas.
Ketua Bawaslu Kabupaten Tangerang, Muslik, membenarkan adanya laporan yang dilayangkan oleh Rusdi terkait kejanggalan proses verifikasi faktual di Kecamatan Cisauk. “Iya betul, ada laporan tersebut. Kita akan tindak lanjuti,” ujar Muslik.
Muslik juga mengakui adanya indikasi kecurangan dalam proses verifikasi faktual di beberapa kecamatan, yang terendus setelah pleno verifikasi faktual di tingkat kecamatan. Dia mempertanyakan validitas angka verifikasi faktual 100 persen yang disajikan oleh sejumlah KPU, sementara data di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat desa masih belum valid.
“Jika sekarang muncul pernyataan sudah 100 persen, itu ada indikasi manipulasi data. Bisa jadi para PPK dan PPS-nya hanya melakukan verifikasi faktual di atas meja,” terang Muslik.
Muslik mengungkapkan bahwa ada beberapa pleno verifikasi faktual di tingkat kecamatan yang sempat ditunda atau mengalami walkout karena Panwascam menemukan sejumlah kejanggalan pada penyajian data oleh PPK. Contohnya di Desa Bakung, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, terdapat indikasi sekitar 1.480 data pendukung pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Tangerang atas nama Zulkarnain-Lerru tidak diverifikasi secara faktual.
“Bagaimana mungkin data yang mencapai ribuan dapat diverifikasi faktual dalam waktu satu hari? Ini cukup aneh. Makanya sempat terjadi penundaan saat pleno untuk memastikan data. Meskipun pleno tetap disahkan dengan sejumlah catatan,” tegas Muslik.
Ketika dikonfirmasi oleh Satelit News, Shandy Kelana Akbar membantah tuduhan bahwa dirinya memberikan tekanan terhadap PPK dan PPS untuk membuat data yang TMS menjadi MS di wilayah Kecamatan Cisauk. “Tentu hal itu tidak benar. Kalau saya dikatakan melakukan instruksi tersebut ke bawah,” bantahnya, Kamis (11/7).
Shandy mengakui bahwa verifikasi faktual di tingkat kecamatan telah selesai, namun belum diinput ke dalam laporan KPU Kabupaten Tangerang. Dari 189.000 dukungan data yang diserahkan oleh bakal calon independen, sebanyak 50.000 hingga 60.000 tidak memenuhi syarat (TMS).
“Maka dari itu, belum dipastikan lolos juga untuk pasangan bakal calon independen. Karena agar bisa lolos, data yang memenuhi syarat harus mencapai 153.000-an,” kata Shandy.
Namun, dia belum bisa memastikan apakah pasangan Zulkarnain-Lerru dapat lolos atau tidak, karena pleno tingkat Kabupaten Tangerang baru akan dilakukan pada Jumat (12/7/2024), yang kemudian akan diikuti oleh fase perbaikan verifikasi faktual ke-2. “Belum bisa dipastikan lolos atau tidaknya. Karena data belum masuk semua. Jumat (12/7) baru kita pleno,” tutupnya.
@maulana
