VISI.NEWS — Ketua DPD AMPI Kab. Bandung, Nandang Rucita (Abah Korun), menganggap Musda X yang dilaksanakan di Sutan Raja, Sabtu kemarin (20/2/2021), di anggap banyak melanggar konstitusi.
Mundurnya beberapa Ketua PK atau walk out dari Musda tersebut bukan karena beda pilihan seperti yang diungkapkan salah satu panitia, karena memang sejak awal sudah terjadi beda pilihan.
Karena menurutnya itu merupakan bagian dari demokrasi. Jadi masalah walk out bukan dikarenakan adanya beda pilihan. Tapi pada pelaksanaannya itu banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang membuah kekecewaan beberapa pihak.
“Salah satu yang membuat kami heran, masa undangan Musda bukan dari ketua SC atau OC. Melainkan undangan tersebut dari Ketua DPD dan Sekjen. Padahal masa akhir jabatan Ketua DPD yang sebelumnya diperpanjang jatuh pada tanggal 31 Januari 2021,” katanya melalui telepon seluler, Minggu (21/2/2021).
Wajar saja kalau AMPI dan beberapa PK yang tidak dilibatkan melakukan aksi walk out, lanjut dia, karena ini dilakukan demi kewibawaan partai bukan atas kepentingan pribadi atau golongan.
Abah Korun menambahkan, sebagai bagian dari partai, AMPI dan para PK menginginkan adanya pembaharuan dalam kepemimpinan yang lebih mengedepankan dan memajukan organisasi yang didalamnya terdapat Ormas-Ormas sebagai generator partai yang aktif. Dan ikut andil dalam memajukan dan membesarkan partai.
Ketika ada perbedaan, dia mengemukakan, persepsi pimpinan harus bijak tidak di anggap pesaing atau pembangkang dan harus diakomodir. Semuanya bukan untuk kelompok semata demi kepentingan sendiri.
“Ketika dibutuhkan kades pun diakomodir dijadikan PK, tetapi ketika sudah tidak sesuai dengan visinya mereka di tendang dan di buang kaya bungkus pecel dikatakan melanggar PO sungguh ironis,” ujar dia.
Dia menegaskan, perbedaan persepsi ini semata mata demi kemajuan partai golkar. Orientasinya bukan kepada individu atau satu haluan, semua siap menerima keputusan apa pun asal Musda tersebut sesuai dengan kontitusi, dan siap membesarkan partai kedepan apabila pelaksanaanya fair.
“Sekarang kami sudah mengajukan masalah Musda itu kepada Mahkamah Partai untuk di kaji ulang, dan diadakan pemilihan Ulang yang mengacu aturan yang benar,” pungkasnya. @qia.
