VISI.NEWS | BANDUNG – Menanggapi adanya dugaan iuran yang diduga diberikan oleh para Kepala Sekolah (Kepsek) SMK kepada MKKS di Kabupaten Bandung, Ketua Umum (Ketum) Angkatan Muda Siliwangi (AMS), Noery Ispandji Firman menegaskan, Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat (Jabar) diminta segera bersikap.
“Jika memang benar adanya, maka Kepala Disdik Jabar harus segera bersikap dan turun tangan agar bisa meminta keterangan langsung baik terhadap MKKS maupun para Kepsek SMK swasta di Kab Bandung,” tegasnya kepada VISI.NEWS, seusai membuka Musyawarah Distrik (Musdis) AMS 013 Kota Sukabumi, Minggu (12/12/21).
Menurutnya, pemungutan dugaan iuran yang diberikan oleh Kepsek SMK terhadap MKKS tersebut, tentunya harus berdasarkan aturan yang jelas, sehingga tidak kemudian liar, pasalnya segala bentuk pembiayaan menyangkut dengan kegiatan pendidikan, pemerintah sudah menganggarkan secara maksimal.
“Tujuan dugaan iuran MKKS itu diperuntukan untuk apa, dasar aturannya yang mana, sehingga iuran MKKS itu dibenarkan, bukannya pemerintah pusat, provinsi hingga daerah sudah mengalokasikan anggaran penyelenggaraan operasional pendidikan,” ujar Noery.
Untuk itu, Noery mengungkapkan, Pemprov Jabar harus hadir guna menyikapi persoalan yang dirasa memberatkan para Kepsek SMK di Kabupaten Bandung itu, sehingga tidak kemudian menjadi presiden buruk pada dunia pendidikan.
“Segera panggil MKKS dan para kepsek SMKnya oleh Kadis Disdik Jabar, karena saya pikir Pak Kadis Pendidikan Jabar, memiliki kewenangan untuk itu, sehingga berbagai presepsi terkait dengan dugaan iuran MKKS ini tidak berlarut-larut,” ungkapnya.
Sekedar informasi, Disdik Jabar telah mengalokasikan anggaran BOPD dan BPMU guna membiayai operasional SMA/SMK dan SLB baik Negeri maupun Swasta, terlebih alokasi anggaran tersebut berjumlah triliunan.
“Pemprov Jabar melalui Disdik, diketahui sudah mengalokasikan anggaran BOPD dan BPMU untuk biaya operasional SMA/SMK dan SLB, kurang lebih sekitar Rp. 2 triliun,” katanya.
Adapun rinciannya adalah, Rp. 1,4 triliun merupakan alokasi untuk BOPD, dan Rp. 890,8 juta diperuntunkan untuk BPMU, besaran anggaran tersebut guna menggratiskan biaya pendidikan.
“Jadi saya pikir bantuan dana yang digagas oleh Pemprov Jabar itu, bisa membiayai segala kebutuhan operasional sekolah dan anak didik,” pungkasnya.@eko
