Search
Close this search box.

Krisis Keamanan Siber di Indonesia, Sukamta dari DPR RI Mendorong Transparansi atas Gangguan PDN

sukamta pemerintah terkait gangguan layanan publik yang disebabkan oleh kelumpuhan Pusat Data Nasional (PDN). /visi.news/ @kedai pena

Bagikan :

VISI.NEWS | JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta, menyoroti gangguan yang dialami Pusat Data Nasional (PDN), yang menyebabkan kelumpuhan dalam layanan publik. Hal ini telah menimbulkan kegelisahan di kalangan masyarakat karena informasi yang simpang-siur tersebar di media sosial. Sukamta menegaskan pentingnya pemerintah, khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), memberikan penjelasan yang jelas kepada publik mengenai penyebab sebenarnya dari gangguan tersebut. Hingga saat ini, spekulasi tentang apakah ini disebabkan oleh serangan siber atau gangguan internal masih menjadi pertanyaan utama yang belum terjawab.

“Saat ini, seluruh pihak hanya bisa menduga-duga dengan rasa khawatir, apa penyebab gangguan tersebut. Serangan siber kah atau gangguan sistem dari internal? dan bagaimana kondisi data-data yang ada? Kominfo juga harus bisa menjamin keamanan data pribadi di dalamnya agar jangan sampai bocor,” ujar Sukamta dalam pernyataannya di Jakarta pada Senin (24/6/2024).

Menurut Sukamta, kepercayaan masyarakat terhadap keamanan data pribadi yang disimpan oleh pemerintah, termasuk di PDN, merupakan hal yang sangat penting. Sejak awal proses pendirian PDN, sudah ada banyak pihak yang memberikan peringatan terkait potensi ancaman serangan siber.

“Saya dengar berbagai pihak juga sudah mengingatkan akan potensi ancaman serangan di beberapa waktu sebelum ini. Keamanan dan ketahanan siber di negara kita memang masih lemah. Skor indeks keamanan siber di Indonesia berada di peringkat ke-48 dengan skor 63,64, yang masih berada di bawah skor rata-rata dunia yang mencapai 67,08 poin,” tambahnya.

Sukamta menekankan urgensi bagi pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah pengamanan yang diperlukan. Dia berharap agar data yang rusak atau hilang dapat dipulihkan dengan segera sehingga instansi-instansi penting terkait dapat kembali beroperasi dengan normal. Meskipun demikian, sebagian layanan, seperti layanan imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta, sudah mulai pulih pada hari ini.

Baca Juga :  Irak dan UNESCO Pulihkan Situs Bersejarah Mosul

Gangguan yang dialami PDN ini memunculkan diskusi lebih lanjut mengenai kelemahan keamanan siber di Indonesia dan perlunya penguatan sistem yang lebih kuat. Sukamta dan Komisi I DPR RI akan terus mengawasi perkembangan situasi ini dan menuntut transparansi penuh dari pemerintah untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik yang disediakan.

@rizalkoswara

Baca Berita Menarik Lainnya :