Search
Close this search box.

Legislator Khawatir PSBB Hambat Kegiatan Santri di Pontren

H Uya Mulyana/visi.news/agus n fattah

Bagikan :

VISI.NEWS -Anggota DPRD Kabupaten Bandung dari Fraksi PKB, H. Uya Mulyana,  berharap Pembatasan Sosial Beskala Besar (PSBB) menghambat pendaftaran dan kembalinya santriwan santriwati ke Pondok Pasantren di Kabupaten Bandung. Alasannya, para santri itu tidak semua berasal dari wilayah Kabupaten Bandung saja. Ada yang dari Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan dari Pulau Sumatera, Kalimantan dan daerah lainnya.

Adanya PSBB ia khawatir,  para santri akan terhambat untuk kembali ke Pontren.

“Hal itu harus menjadi pemikiran bagi Pemkab Bandung dengan memberikan keleluasaan kepada mereka para santri,” katanya diruang Fraksi, Selasa (2/6/2020).

Uya tidak melarang ada pemeriksaan kesehatan atau Rapid Test Covid-19 terhadap santri. Dia meminta ada kelonggaran saja bagi santri agar bisa kembali menuntut ilmu di pontren. Namun sebelum dilaksanakan proses pembelajaran, ia berharap juga ada sterilisasi ruangan kelas, penginapan (kobong), dan lingkungan Pontrennya.

Dengan menerapkan protokol kesehatan itu, Uya optimis proses pembelajaran para santri akan aman dan nyaman. Demikian juga dengan lingkungannya setelah ada  pemeriksaan oleh Dinas Kesehatan setempat.

Uya pun mengkwatirkan santri yang berada di luar wilayah Kabupaten Bandung. Menurut dia, para santri itu akan terkendala dengan aturan PSBB yang sementara waktu membatasi jumlah pendatang dari luar wilayah. Hal itu jelas sangat merugikan santri dan Pontren.

Uya juga kwawatir, Pontren dengan sekolah formal berbeda. Untuk sekolah formal disesuaikan dengan zona, sementara Pontren siswa-siswinya berasal dari daerah mana saja. Itulah perbedaan antara Pontren dengan sekolah formal.

“Bila kemudian ada larangan bagi calon santri untuk masuk pontren dengan alasan berasal dari luar daerah, maka akan terjadi kerugian besar bagi Pontren,” ujarnya.

Uya tidak meminta perlakuan khusus bagi Pontren, dia hanya mengharapkan adanya kebijakan dari Pemkab Bandung dan Pemprov Jabar dengan memberikan keleluasaan bagi calon santri dan para santri yang akan mendaftar atau akan kembali ke Pontren.

Baca Juga :  HPN 2025: Media Diminta Jaga Integritas dan Utamakan Publik

Mengenai keamanan dan kenyamanan para santri, dikemukakannya, pihak Dinas Kesehatan bisa memberikan pelayanan dengan turun ke lokasi. Sehingga akan terdeteksi situasi dan kondisi Pontren saat ini.

Menurut dia, harus ada penyesuaian melalui tindakan kebutuhan pelayanan pendidikan berdasarkan karakteristiknya.

“Sebab antara sekolah formal dan Pontren dari aspek kebutuhan pendidikan sangat berbeda. Tapi tujuannya sama, yaitu turut mencerdaskan bangsa,” katanya. @qia

Baca Berita Menarik Lainnya :