Marshall Chandra (tengah). /visi.news/eko aripyanto VISI.NEWS | BANDUNG – Keputusan pemerintah melalui PT Pertamina Persero terkait penghapusan bahan bakar minyak (BBM) jenis premium dan pertalite dianggap tidak tepat jika diterapkan ketika daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih.
Demikian dikatakan politisi muda asal Kota Bandung, Marshall Chandra, menurutnya kondisi pasca pademi Covid-19 saat ini, daya beli masyarakat masih cenderung menurun.
“Situasi perekonomian masyarakat khususnya di Jawa Barat (Jabar) saat ini, belum normal, jadi penghapusan bbm tersebut momennya kurang pas,” katanya.
Kepada VISI.NEWS Sabtu (1/1/22), Marshall menjelaskan, penghapusan bbm tersebut justru akan menjadi beban baru bagi masyarakat, pasalnya BBM sudah menjadi kebutuhan sehari-hari.
“Penghapusan premium pertalite secara terburu-buru dapat semakin mempersulit kondisi masyarakat kecil,” jelasnya.
Pada prinsipnya, Marshall mendukung kebijakan BBM ramah lingkungan yang digagas pemerintah, namun kebijakan tersebut jangan kemudian malah memberatkan masyarakat.
“Saya setuju, kita perlu beralih dari bbm dengan oktan rendah ke oktan yang lebih tinggi, namun harus dipikirkan juga solusi alternatif pengganti premium pertalite nya,” ungkapnya.
Terakhir, masyarakat berharap, sebelum pemerintah benar menerapkan kebijakan penghapusan premium pertalite, solusi yang ditawarkan ke masyarakat, harus segera dikemukakan.
“Intinya solusi yang ditawarkan oleh pemerintah seperti apa, yang jelas harus ada pengganti bbm dengan harga yang murah dan dapat diakses oleh masyarakat kecil,” pungkasnya.@eko
